TANGERANGNEWS.com-Kordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar mempertanyakan alasan belum dimilikinya buku Perda RPJMD oleh anggota DPRD Tangsel.
Menurut Suhendar kepada TangerangNews.com, Rabu (2/8/2017), tidak dicetaknya RPJMD yang sudah disahkan menunjukkan buruknya kordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Tangsel.
"Sangat tidak layak terjadi di kota yang memiliki motto cerdas dan modern, karena di daerah lain, publikasi Perda sudah menggunakan internet sehingga mudah diakses masyarakat," ungkap Suhendar.
Dirinya pun meminta Wali Kota Tangsel untuk lebih banyak melihat fakta dan memperperbaiki hal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tangsel Muhamad, Kamis (3/8/2017) mengaku, pihaknya sudah menyerahkan Perda RPJMD yang dimaksud.
"Itu urusan di dalam merek, di Setwan (Sekretariat Dewan), kita sudah menyerahkannya, ada anggarannya sendiri, dari Setwannya saja mungkin tidak mencetaknya," ungkap Muhamad.(RAZ)
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Taruna Ikrar mengungkapkan ada sebanyak 263.000 link penjualan kosmetik ilegal yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.
TODAY TAG
Kasus hantavirus kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan infeksi virus langka tersebut di kapal pesiar MV Hondius yang dikabarkan menyebabkan korban meninggal dunia.
Aksi penyekapan dan ancaman pembunuhan dialami seorang pria bernama Iwan Kurniawan di kawasan Kecamatan Cibodasari, Kota Tangerang.
Warga Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, mengeluhkan polusi udara dan pencemaran lingkungan yang diduga kuat ditimbulkan oleh aktivitas sebuah pabrik peleburan timah di wilayah mereka.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
