Connect With Us

Data Kependudukan Bisa Diakses Swasta

Yudi Adiyatna | Selasa, 13 November 2018 | 20:06

| Dibaca : 545

Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Data Kependudukan di Kantor Disdukcapil Tangsel, Serpong, Selasa (13/11/2018). (TangerangNews/2018 / Yudi Adiyatna)

 

TANGERANGNEWS.com-Tak hanya instansi pemerintahan, data kependudukan juga bisa diakses oleh pihak swasta. Hal itu setelah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor : 470/1552/Dukcapil dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Di Kota Tangsel, data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), selain digunakan untuk rujukan data pemilih pada Pemilu, juga telah diminati dua rumah sakit swasta dan instansi pemerintahan lainnya. Permohonan itu diklaim untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Saat ini ada 18 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 2 swasta yakni RS Permata Pamulang dan RS Hermina Serpong yang memanfaatkan data kependudukan kita," ucap Muhammad Diding Sayyidi, Kepala Seksi Kerjasama dalam Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Tangsel saat digelar kegiatan Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan di Kantor Disdukcapil Tangsel, Serpong, Selasa (13/11/2018).

Diding menjelaskan, dasar hukum pemanfaatan data dan dokumen kependudukan tersebut adalah Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor : 470/1552/Dukcapil dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

"Saat ini sudah ada pengajuan permohonan (penggunaan data kependudukan) dari Dispora, Dinsos, Dinkop dan juga tak menutup yang lainnya," ucap Diding.

Sementara itu, Zadli Tukuboyo Kepala Seksi Infrastruktur Sub Direktorat Pengamanan Sistem Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan, sektor swasta boleh mendapatkan akses terhadap data dan dokumen kependudukan dengan syarat mereka harus terdaftar sebagai badan hukum resmi di Indonesia seperti BPJS Kesehatatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Sektor swasta boleh (mengakses data kependudukan), syaratnya mereka merupakan badan hukum di Indonesia dan nanti akan kita lakukan verifikasi-verifikasi dahulu terkait administrasinya, seperti kepemilikannya harus milik WNI, asetnya dan sebagainya," ujarnya.(RMI/HRU)

TEKNO
Berhadiah Ratusan Juta, Sinar Mas Land Gelar Video Drone Competition

Berhadiah Ratusan Juta, Sinar Mas Land Gelar Video Drone Competition

Selasa, 21 Mei 2019 | 21:00

TANGERANGNEWS.com-Dalam upaya mewujudkan BSD City menuju smart digital city, Sinar Mas Land secara resmi telah membuka Drone Video Competition 2019: Discover BSD Digital City di The Breeze, Jalan BSD Grand Boulevard

NASIONAL
Kemendag Pastikan Stok Bahan Pokok Aman Sampai Lebaran

Kemendag Pastikan Stok Bahan Pokok Aman Sampai Lebaran

Jumat, 10 Mei 2019 | 19:00

TANGERANGNEWS.com-Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok selama puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2019.

BANTEN
Lapas Pemuda Tangerang Meriahkan Safari Ramadan di Kanwil Banten

Lapas Pemuda Tangerang Meriahkan Safari Ramadan di Kanwil Banten

Kamis, 16 Mei 2019 | 18:48

TANGERANGNEWS.com-Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang (Lapas Pemuda Tangerang) turut andil dalam kegiatan Safari Ramadan

TANGSEL
MUI Tangsel: Penukaran Uang di Pinggir Jalan Riba

MUI Tangsel: Penukaran Uang di Pinggir Jalan Riba

Jumat, 24 Mei 2019 | 22:59

TANGERANGNEWS.com-Jasa penukaran uang yang mulai menjamur saat menjelang hari Raya Idul Fitri seperti saat ini ternyata tergolong dalam perbuatan riba.

"Jurnalisme, karena menyangkut pengumpulan informasi, sedikit berbeda dari pekerjaan intelijen. Dalam penilaian saya, pekerjaan seorang jurnalis sangat menarik."

Vladimir Putin (Presiden Rusia)