TANGERANGNEWS.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan mulai menggelar pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Tangsel, Minggu (5/5/2019) di Hotel Marylin Serpong Utara, Kota Tangsel. Rekapitulasi tingkat Kota sendiri digelar KPU sejak tanggal 5 hingga 7 Mei mendatang.
Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro menyebutkan, hingga saat ini baru dua dari tujuh kecamatan di Tangsel yang selesai proses rekapitulasinya di tingkat PPK dan kemudian akan dilanjutkan untuk pleno di tingkat Kota Tangsel.
"Proses rekapitulasi sejak tanggal 18 April dibuka dan yang sudah selesai baru Kecamatan Setu dan Serpong Utara," sebut Bambang.
Pihak KPU Tangsel, kata Bambang, mengaku optimis dalam kurun waktu dua hari kedepan seluruh rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Tangsel akan selesai dan berita acaranya bisa dibacakan dalam pleno di tingkat Kota.
"Lima kecamatan lagi akan selesai. Besok (rencananya) Serpong, Ciputat Timur dan dua berikutnya Pamulang dengan 931 TPS dan Pondok Aren 799 TPS," sebut Bambang.
Sementara itu, Wakil Wali kota Tangsel Benyamin Davnie yang hadir mewakili Pemkot Tangsel mengucapkan turut menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran penyelenggara pemilu, kepolisian dan parpol yang telah mensukseskan perhelatan pemilu di Tangsel.
Selain itu, Benyamin pun mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya empat orang anggota KPPS yang wafat dalam menjalankan tugas kepemiluannya di Tangsel.
"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU, PPK, KPPS, Bawaslu hingga PTPS. Dan kami memohon maaf apabila pemerintah kota belum maksimal dalam mendukung proses rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing Kecamatan," kata Benyamin.(RAZ/RGI)
PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan pengelolaan ruang laut.
TODAY TAG
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
