TANGERANGNEWS.com-40 dari 114 pegawai Pemkot Tangsel hasil seleksi CPNS pada tahun 2018 lalu mengikuti latihan dasar (latsar) ilmu pemerintahan. Latsar  tersebut salah satu salah satu prasyarat sebelum mereka ditugaskan bidang masing-masing.

Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Tangsel menggelar Pembukaan latsar tersebut di Ruang Blandongan, Balai Kota Tangsel, Senin (24/6/2019).

Dikatakan Kepala BKPP Tangsel Apendi, latsar untuk para CPNS itu digelar oleh Badan Diklat Kementerian Perhubungan di Parung, Bogor. Selama beberapa hari ke depan, mereka akan mendapatkan berbagai pengetahuan terkait ilmu pemerintahan.

Apendi juga mengatakan, 40 CPNS itu adalah angkatan kedua. Sebelumnya, telah digelar kegiatan serupa untuk CPNS lainnya hasil seleksi tahun 2018 lalu.

Sementara terkait pemberkasan para CPNS itu, ia mengaku belum sepenuhnya rampung.

"Hingga saat ini pemberkasan CPNS masih 80 persen," katanya.

Dalam sambutannya, Apendi juga berpesan, para CPNS tersebut memiliki kepribadian yang unggul, karena mereka yang lulus seleksi, dinilai memiliki kualitas yang lebih baik dari para pelamar lainnya.

"PNS harus disiplin, tepat waktu dan memiliki kinerja yang baik. Karena mereka yang lulus adalah yang unggul diantara lainnya," tegasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan latsar CPNS ini merupakan pelatihan dasar yang dirancang bagi ASN pemerintahan untuk menanamkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, akuntabilitas, kepribadian anti korupsi dan etika pegawai negeri sipil. Sebab, kata Benyamin, status CPNS yang disandang belum menjadi penentu seseorang menjadi PNS

"Bahkan CPNS yang sudah mengikuti latsar CPNS pun tidak otomatis menjadi pegawai negeri. Sebab, di dalam UU ASN disebutkan, CPNS bisa dibatalkan kelulusannya bila tidak lulus latihan dasar CPNS," jelasnya. 

PNS, lanjutnya, memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, pembaharuan latsar CPNS diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap sikap dan perilaku ASN yang profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.(MRI/RGI)