TANGERANGNEWS.com-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangsel, mulai garap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda tersebut tengah dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Empat Raperda tersebut ialah, Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perseoraan Terbatas (PT) Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS), Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perseoraan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Raperda tentang Pengelolaan Tumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangsel Wawan Syakir Darmawan, mengatakan, empat Raperda tersebut merupakan pembahasan yang akan diselesaikan sampai November nanti.
“Kita sudah masuk pembahasan empat Raperda, dan sekarang sudah dibentuk Pansus. Dan Pansus juga sedang berjalan melakukan pembahasan,” ujarnya.
Wawan mengatakan, Bapemperda berharap para Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul, dapat berkoordinasi dengan baik selama pembahasan dengan Pansus.
“Seluruh Raperda ini kan usulan dari pemerintah, kami berharap OPD pengusul terus berkoordinasi dengan Pansus selama pembahasan. Agar Raperda ini bisa terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Baca Juga :
Lanjut Wawan, Bampeperda saat ini tidak hanya tengah disibukkan pembahasan empat Raperda saja. Tetapi juga menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk 2020.
“Propemperda 2020 pun sedang kita bahas juga. Kita susun berapa saja nantinya di 2020 Raperda yang akan kita bahas,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid mengatakan, pada Desember nanti pun nanti akan ada beberapa Raperda lagi yang akan dibahas.
Sehingga jelang akhir tahun anggaran ini, ia mengatakan diperkirakan akan ada sembilan Raperda yang akan dibahas.
“Sekarang empat Raperda yang kita bahas. Nanti Desember akan ada beberapa lagi. Semoga semuanya bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.(RMI/HRU)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan di seluruh jalur keluar perbatasan Indonesia menyusul lonjakan kasus penyelundupan emas ke luar negeri.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews