Connect With Us

DPRD Sebut Tangsel Butuh Peta Rawan Bencana

Muhamad Heru | Kamis, 9 Januari 2020 | 16:41

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, Paramitha Messayu bersama rombongannya saat meninjau lokasi bencana banjir di Kelurahan Kranggan. (Istimewa / Istimewa)

 

TANGERANGNEWS.com-Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan dari daerah pemilihan (dapil) Serpong-Setu Paramitha Messayu meminta aparatur pemerintahan agar menandai zona merah pada daerah rawan bencana di Kota Tangerang Selatan, termasuk Kecamatan Serpong dan Setu. 

Hal itu dia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang satu dapil.  “Terlebih kedua kecamatan ini rawan terdampak dari adanya reaktor nuklir, pipa gas, banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain,” ujar Paramitha, Kamis (9/1/2019).

Menurutnya, peta bencana itu mesti komplit. Pemetaan tersebut, katanya, harus dikoordinasikan dengan komisi II, komisi IV dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjadi prioritas. 

“Peta bencana bermanfaat sebagai panduan perencanaan pembangunan pemukiman dan pembangunan penanggulangan bencana, serta sosialisasi terhadap potensi bencana yang bisa terjadi," jelasnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, Paramitha Messayu bersama rombongannya saat meninjau lokasi bencana banjir di Kelurahan Kranggan.

Kunjungannya bersama anggota DPRD lainnya tersebut bertujuan untuk memantau kondisi dan mengevaluasi  dampak banjir yang terjadi pada selasa (31/12/2019) di RT 13/05, Kelurahan Kranggan dan Perumahan Pesona Serpong, Kelurahan Kademangan, sampai menutupi atap rumah.

Ditempat yang sama Lurah Kranggan, Agus menyampaikan bahwa daerah yang terdampak banjir ini harus direlokasi karena tempatnya yang berdekatan dengan sempadan sungai. 

"Untuk beberapa wilayah Kecamatan Setu ini seharusnya dinyatakan sebagai daerah rawan bencana siaga satu. Saya berharap bisa disiapkan untuk tahap sosialisasi tanggap bencana, penanaman pohon dan normalisasi Sungai Cisadane," tuturnya.

Sementara itu, Lurah Kademangan Anhar yang dikunjungi rombongan mengatakan bahwa di Pesona Serpong saat banjir awal tahun ini, luapan air Sungai Cisadane menutupi 250 rumah warga. 

"Dalam jangka panjang perlu adanya pertimbangan untuk merelokasi perumahan ini, meski diperlukan waktu dan proses yang cukup lama. Namun demikian, setidaknya ada langkah awal yaitu pembangunan turab dan sodetan sungai Cisadane," ungkapnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, Paramitha Messayu bersama rombongannya saat meninjau lokasi bencana banjir di Kelurahan Kranggan.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Wisman, menjelaskan bahwa daerah ini akan masuk dalam pereencanaan induk ( master plan ) pembangunan Tahun 2020. Menurutnya, daerah tersebut menjadi langganan banjir karena dikelilingi oleh sungai Cisadane dan sungai Cisalak yang arusnya bisa meluap ke daerah tersebut.

"Solusi lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu membangun sistem informasi terpadu terkait daerah tinggi permukaan air dan kerjasama antar daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang," pungkasnya.(RMI/HRU)

OPINI
Penutupan TPA Cipeucang dan Kegagalan Antisipasi Masalah Publik di Tangerang Selatan

Penutupan TPA Cipeucang dan Kegagalan Antisipasi Masalah Publik di Tangerang Selatan

Selasa, 23 Desember 2025 | 20:09

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan

AYO! TANGERANG CERDAS
Daftar SMA Paling Berprestasi di Kota Tangerang, Bisa Jadi Acuan SPMB 2026

Daftar SMA Paling Berprestasi di Kota Tangerang, Bisa Jadi Acuan SPMB 2026

Selasa, 30 Desember 2025 | 14:17

Para siswa kelas 9 di Kota Tangerang tengah bersiap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA menjelang SPMB 2026. Tentunya, sekolah dengan rekam jejak prestasi menjadi incaran.

NASIONAL
Polisi Klaim Pengendara Makin Taat Lalu Lintas Setelah Ada ETLE

Polisi Klaim Pengendara Makin Taat Lalu Lintas Setelah Ada ETLE

Selasa, 30 Desember 2025 | 17:02

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa sistem tilang elektronik atau ETLE semakin mendominasi penegakan hukum lalu lintas sepanjang 2025.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill