TANGERANGNEWS-Negara mestinya dapat menjadi mediasi di iringi langkah tegas agar aksi kekerasan di masyarakat tidak terus menerus terjadi.
"Negara disini juga bisa berperan seperti pendidik sambil mengedukasi pihak pihak terkait," kata Sosiolog UI Imam B Prasodjo menanggapi maraknya aksi kekerasan di masyarakat belakangan ini.
Seperti diberitakan aksi kekerasan yang terjadi antara pendukung dan kontra Ahmadiyah, di Kuningan, Jawa Barat, juga ormas Forum Betawi Rempuk (FBR) di Rempoa, Bintaro,Tangerang Selatan, telah meresahkan masyarakat luas.
Dalam konteks kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah mesti dilakukan mediasi dengan kedudukan kesepakatan bersama. "Ibarat dalam keluarga perbedaan pendapat bisa ditempuh dengan cara baik dan ber etika, seperti sepakat untuk berbeda.Misalnya tidak agresif melakukan provokasi kepada orang yang sudah punya keyakinan. Nah, diskusi ini bisa dilakukan dengan difasilitasi negara," kata Imam Prasodjo.
Dalam konteks konflik ormas FBR ia berpendapat terdapat karakteristik kelompok masyarakat yang dibangun dengan menumbuhkan "rasa kekitaan" yang terbungkus oleh solidaritas emosional,seperti keluarga dan suku. Hal ini berbeda, dengan kelompok profesional yang membangun "rasa kekitaan" dengan solidaritas fungsional seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Arsitek Indonesi (IAI) dan lain lain.
"Kalau ormas pemuda atau kesukuan energinya diarahkan pada aktivitas kongkrit dengan solidaritas fungsional tidak akan terjadi friksi.Kalaupun terjadi bisa ditempuh melalui dialog atau jalur hukum,namun inipun bisa ditengahi antara pimpinannya," kata Imam lagi.
Nah, bagi pemimpin ormas harus ditumbuhkan wadah ormas itu untuk misi perdamaian dan misi budaya dengan mengeliminir identitas solidaritas emosional.
"Jadi negara harus memfasilitasi transformasi fungsi itu dari yang emosional ke fungsional dengan aktivitas kongkrit dengan men jalin hubungan saling kerjasama bukan bermusuhan," ujarnya. (dira)
