TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany akan mempercepat rencana pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia pun akan segera berkirim surat ke Menteri Kesehatan RI.
Langkah tersebut diambil setelah Airin mendapatkan masukan bahwa Tangsel harus segera memberlakukan PSBB.
"Dari hasil masukan (organisasi perangkat daerah dan Forkopimda), memang kita harus lakukan PSBB," ujar Airin di Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4/2020).
"Kalau semua sudah sepakat, kemungkinan pengajuan suratnya bisa hari ini, atau paling lambat besok," sambungnya.
Airin menuturkan, selain atas kesepakatan Forkopimda di Tangsel, PSBB ini akan dipercepat lantaran mengingat banyak warga Tangsel yang hilir mudik ke luar daerah, seperti ke Jakarta dan wilayah lainnya.
"Karena kita tahu rata-rata masyarakat kita aktivitasnya bekerja di Jakarta. Jadi harapannya manakala kita sama (menerapkan PSBB), maka kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19," terangnya.
Untuk saat ini, langkah yang ditempuh Pemkot adalah berkoordinasi dengan wilayah sekitar, seperti Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta, sebagai wilayah yang akan lebih dulu menerapkan PSBB.
"Dan Alhamdulillah Pak Gubernur DKI Jakarta akan berbagi pengalaman DKI untuk menutuskan mata rantai COVID-19, besok juga PSBB mulai beroperasi (di Jakarta) dan itu menjadi satu kesatuan," pungkas Airin. (RMI/RAC)
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, selama akhir pekan panjang, terhitung Kamis hingga Minggu, 15–18 Januari 2026.
TODAY TAG
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
