Connect With Us

Pilkada Tangsel, Gugatan Muhamad-Saraswati Ditolak MK

Rachman Deniansyah | Rabu, 17 Februari 2021 | 17:28

Mahkamah Konstitusi (MK) (tangerangnews / dira)

 

TANGERANGNEWS.com-Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Tangerang Selatan yang diajukan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. 

 

Putusan tersebut resmi disampaikan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di sidang putusan sela yang dilakukan secara daring, Rabu (17/2/2021). 

 

MK kini tak akan lagi melanjutkan proses sidang sengketa pilkada tersebut.

 

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman dalam sidang putusan tersebut. 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, bahwa salah satu pertimbangan penolakan tersebut, yakni terkait selisih perolehan suara antara termohon dan pemohon telah melebihi persentase. 

 

Sesuai dengan syarat yang tercantum pada Pasal 158 Ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni 0,5 persen.

 

"Bahwa jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah 1.294.343.  Sehingga perselisihan antara pemohonnya (Muhamad-Saras) dengan paslon peraih suara terbanyak adalah paling banyak adalah 0,5 persen atau 2.879 suara," ujar Enny. 

 

Sedangkan, kata Enny, dalam kontestasi Pilkada Desember silam, pihak pemohon atau paslon Muhamad-Saras mengumpulkan suara sebanyak 205.309 suara. 

 

Perolehan tersebut pun cukup terlampau jauh dengan perolehan suara yang diraih oleh pihak terkait atau paslon Benyamin-Pilar, yakni sebanyak 235.734 suara.

"Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 30.425 suara, atau sama dengan 5,28 atau lebih dari 2.879 suara," paparnya. 

 

Dengan demikian, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf d UU nomor 10 2016 tersebut. 

 

"Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan," jelasnya.

OPINI
Menambal Lubang Jalan dengan Batu, Menambal Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Baliho “Hati-Hati Jalan Berlubang"

Menambal Lubang Jalan dengan Batu, Menambal Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Baliho “Hati-Hati Jalan Berlubang"

Senin, 2 Februari 2026 | 20:43

Di Kabupaten Tangerang, lubang jalan bukan lagi anomali. Ia telah menjadi pola. Ia hadir bukan sebagai kecelakaan kebijakan, melainkan sebagai hasil dari pembiaran yang sistematis.

BISNIS
Kopi Jembatan Berendeng Racikan Siswa PKBM Jadi Oleh-oleh Baru Kota Tangerang

Kopi Jembatan Berendeng Racikan Siswa PKBM Jadi Oleh-oleh Baru Kota Tangerang

Senin, 2 Februari 2026 | 23:00

Kota Tangerang baru saja kedatangan primadona baru di dunia kuliner dan buah tangan. Kopi Tangerang Cap Jembatan Berendeng (CJB) hadir sebagai ikon oleh-oleh yang lahir dari semangat edukasi dan kewirausahaan anak muda.

KAB. TANGERANG
10.426 Warga di 9 Kecamatan Kabupaten Tangerang Masih Kebanjiran, Ini Rincian Lokasinya

10.426 Warga di 9 Kecamatan Kabupaten Tangerang Masih Kebanjiran, Ini Rincian Lokasinya

Senin, 2 Februari 2026 | 20:02

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mencatat, sebanyak 9 kecamatan di wilayahnya masih tergenang banjir hingga hari ini.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill