TANGERANGNEWS- KPU Kota Tangsel akan membahas jadwal pelaksanaan Pilkada Ulang calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel. Anggota KPU Kota Tangsel Nasrulloh mengatakan, KPU Kota Tangsel akan melaksanakan rapat pleno untuk membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berkoordinasi dengan wali kota Tangsel dan KPU Provinsi Banten, pada pekan ini.
Dalam rapat koordinasi itu, kata Nasrulloh, agendanya adalah membicarakan mengenai teknis dan mekanisme serta prosedur pemungutan suara ulang. Karena dalam amar putusan MK mengharuskan pemungutan suara ulang tersebut dibicarakan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait.
"Kemudian kita akan atur jadwal, persiapan, dan pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara ulang," katanya.
Pembahasan yang dilakukan KPU juga menyangkut anggaran yang dibutuhkan. Menurut Nasrulloh, KPU Kota Tangsel telah mendapatkan dana hibah dari Pemkot Tangsel untuk menggelar Pilkada sebesar Rp36 miliar.
Anggaran sebesar Rp36 Miliar itu telah digunakan, dan saat ini tersisa anggaran yang memang diperuntukan untuk Pilkada putaran kedua. “Jika dirasakan anggaran tidak mencukupi, maka akan dilakukan mekanisme revisi anggaran untuk mendanai pemungutan dan penghitungan suara ulang,” katanya.
Mengenai rencana pemungutan suara ulang. Dia merasa waktu yang diberikan MK, untuk melakukan persiapan dan konsolidasi di internal KPU Tangsel sudah cukup panjang.
“KPU Tangsel dalam pemungutan ulang ini akan mempersiapkan secara maksimal dari proses awal hingga akhir. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,”ujarnya.
Disinggung mengenai persiapan pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di Kota Tangsel, Nasrulloh mengatakan masih membahas kemungkinan pencetakan dengan menggunakan perusahaan pencetak surat suara yang telah ditunjuk pada putaran pertama.
"Mungkin sebagian yang cetak surat suara pada putaran pertama akan mencetak untuk pemunggutan suara ulang. Kalau kita tender, sudah tidak mungkin lagi," katanya. (deddy evan)
