TANGERANGnews-Ribuan Rumah Tangga Tepat Sasaran (RTS) yang terdapat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahun 2009.
Dihentikannya penyaluran BLT tersebut oleh Pemerintah Pusat dikarenakan telah turunnya BBM serta dialihkan kepada program lain yang lebih kongkrit.
"Keputusan untuk tidak ada lagi penyaluran BLT oleh Kantor Pos atau instansi yang lain terhadap RTS adalah keputusan langsung dari pemerintah pusat," ujar Kepala Kantor Pos Kecamatan Ciputat, Jonuar Sinaga yang ditumui dikantornya, Senin (9/2).
Jumlah RTS pada tahun 2008 lalu yang ditangani oleh Kontor Pos Kecamatan Ciputat, Sambung Jonuar, mencapai 18.505 RTS yang tersebar 32 Kelurahan dari 4 Kecamatan diantaranya, Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan Pondok Aren. "Jumlah tersebut gabungan dari BLT tahap I dan Tahap II. Tahapan penyaluran BLT sebesar Rp 100.000 per bulan dan dilakukan per 3 bulan oleh Kantor Pos," paparnya.
Penyaluran BLT kepada para RTS, lanjutnya, sebagai subsidi pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang tergolong miskin untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM serta mengantisipasi keadan darurat. "Tujuan lainnya untuk merangsang masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," tandas Jonuar.
Dia menambahkan, menurut keterangan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie, pemerintah pusat tidak lagi mengeluarkan program BLT untuk tahun 2009, pertama, harga bahan bakar minyak saat ini sudah diturunkan. Sedangkan yang kedua, pemerintah telah mengeluarkan berbagai proyek seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).. "Program KUR diprediksikan oleh pemerintah akan lebih efektif dan lebih kongkrit untuk dapat meningkatkan masyarakat miskin," jelasnya.
Camat Pamulang, Totom Sudarto mengatakan, dirinya lebih menyetujui program itu, dikarenakan KUR diharapkan mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Bahkan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang baru. "Bila hal tersebut berjalan dengan baik maka akan meningkatkan sector rill di Kota Tangsel," harapnya.. Sedangkan untuk melaksanakan dan mensosialisasikan KUR, kata mantan Camat Kosambi itu, adalah pihak perbankan dan tidak lagi ditangai oleh Kantor Pos.. Tentunya dalam mengajukan KUR terhadap perbankan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. "Namun janji pemerintah tidak akan mempersulit masyarakat dalam melakukan pengajuan KUR," tandas Toto. (ded)
