TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangsel masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait data warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel Apendi mengaku belum ada instruksi dari Kemensos (Kementerian Sosial) terkait siapa saja yang boleh menerima bantuan tersebut.
"Apakah BNPT (bantuan pangan non tunai) atau PKH (program keluarga harapan), masih dibahas di pusat," katanya seperti dilansir dari Republika, Kamis 7 April 2022.
Saat ini Dinsos Tangsel telah mendata penerima bantuan sesuai masing-masing program bantuan sosial yang ada, baik BNPT maupun PKH.
"Kita sudah punya data, namun tinggal data mana yang dipakai, apakah data itu (BPNT) atau data PKH, intinya mengikuti Kementerian," tuturnya.
Diharapkan bantuan tersebut dapat diberikan kepada lebih banyak masyarakat sesuai dengan sasaran, sehingga manfaat yang dirasakan juga lebih luas.
Jika menilik data warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinsos Tangsel, jumlah warga miskin di Tangsel mencapai lebih dari 400 ribu kepala keluarga (KK).
"Sesuai DTKS ada 410.233 KK, itu data Desember 2021. Tapi ini kita pilah-pilah lagi, yang terakhir belum ada lagi (data terbaru)," ujarnya.
Diketahui, Kemensos akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga pada pertengahan April 2022 ini.
Penyaluran BLT senilai Rp 300 ribu per keluarga itu menggunakan jasa PT Pos Indonesia."Waktu penyalurannya antara tanggal 4 - 21 April 2022," kata Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
TODAY TAG
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Sebagai gerbang utama transportasi udara yang beroperasi 24 jam dengan kompleksitas tinggi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) melaksanakan rangkaian evaluasi dan penguatan sistem
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
