Connect With Us

Jazuli Juwaini : Pemkot Tangsel Harus Kenal Kebutuhan Masyarakatnya..

Denny Bagus Irawan | Jumat, 26 November 2010 | 14:51

Jazuli Juwaini-Airin Rachmi Diany. (Dira Derby / TangerangNews)

TANGERANGNEWS- Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini yang hadir dalam rapat paripurna istimewa HUT Kota Tangsel yang ke-2 di Gedung DPRD Kota Tangsel berkomentar soal Pilkada Tangsel. Dia mengatakan, sangat memberikan apresisasi kepada KPU Kota Tangsel dalam melaksanakan Pilkada pertama kali di Tangsel ini.

Meskipun dirinya sebagai pribadi melihat masih banyak kekurangan di sana –sininyang terjadi. Namun, dirinya menilai KPU Kota Tangsel berhasil menjalankan Pilkada yang netral dan kondusif. Hanya saja dia mencatat ad anya permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap.

“ Memang seharusnya kita ini telah menerapkan
single indentity number. Karena permasalahan di Pilkada di daerah lain pun sama, yakni DPT. Karena pada DPT  ada “ruang-ruang “ di sana,” terangnya.

Soal gugatan para kandidat ke MK, Jazuli mengatakan, itu semua sudah bagus karena mereka menumpuh ke jalur hokum yang benar dan jelas. “Jangankan mereka yang kandidat, masyarakat saja yang tidak dapat undangan pun bisa melakukan class action kok,” terangnya.

Terkait jumlah pemilih yang kecil, Jazuli juga mengatakan, partisipasi pemilih di Tangsel yang hanya 55-57 persen juga termasuk wajar. “Ini juga terjadi di daerah lain. Sebab , di Indonesia memilih kandidat wali kota dan wakil wali kota belum menjadi kewajiban. Kalau dinegara lain itu adalah kewajiban, bukan hak,” ujarnya.

Sementara soal penilainnya terhadap Kota Tangerang Selatan yang telah berumur dua tahun itu, Jazuli mengaku, Pemkot Tangsel beruntung karena sebelum dibangun, telah ada pengembang swasta. Sehingga, jalan-jalan rusak banyak juga dibantu oleh pihak swasta. “Jangan sampai terlena, Pemkot Tangsel masih dibantu swasta,” katanya.

Kedepan, Jazuli meminta Pemkot Tangsel harus pandai dalam meminta kebutuhan kepada Pemerintah Pusat. “Pemkot Tangsel harus mengenal kebutuhan real masyarakatnya. Pendidikan, Ekonomi  dan Kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi,” tegasnya. (dira)

 

NASIONAL
Masih Dikaji, Menpan RB Minta Publik Tunggu Kepastian CPNS 2026

Masih Dikaji, Menpan RB Minta Publik Tunggu Kepastian CPNS 2026

Minggu, 14 Desember 2025 | 21:51

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan pemerintah belum menetapkan kepastian rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada 2026.

WISATA
Tingkat Keterisian Hotel di Kabupaten Tangerang Diprediksi Meningkat 52 Persen saat Nataru

Tingkat Keterisian Hotel di Kabupaten Tangerang Diprediksi Meningkat 52 Persen saat Nataru

Kamis, 11 Desember 2025 | 22:40

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Diporabudpar) Kabupaten Tangerang, memperkirakan tingkat keterisian hotel di wilayahnya meningkat hingga 52 persen dibandingkan saat hari-hari normal saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

SPORT
Gagal Pertahankan Emas SEA Games 2025, Pengamat Nilai Timnas Indonesia U-22 Ada Masalah Tata Kelola

Gagal Pertahankan Emas SEA Games 2025, Pengamat Nilai Timnas Indonesia U-22 Ada Masalah Tata Kelola

Senin, 15 Desember 2025 | 15:13

Kegagalan Timnas Indonesia U-22 mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 Thailand dinilai tidak sekadar disebabkan hasil pertandingan di lapangan.

OPINI
Kericuhan Lahan Parkir RSUD Tangsel: Cerminan Lemahnya Pengawasan Ormas dan Kepemimpinan Lokal

Kericuhan Lahan Parkir RSUD Tangsel: Cerminan Lemahnya Pengawasan Ormas dan Kepemimpinan Lokal

Senin, 15 Desember 2025 | 17:20

Ruang publik semestinya menjadi representasi kehadiran negara dalam melayani dan melindungi kepentingan masyarakat. Realitas di lapangan sering kali menunjukkan hal sebaliknya.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill