About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Jazuli Juwaini : Pemkot Tangsel Harus Kenal Kebutuhan Masyarakatnya..

Denny Bagus Irawan | Jumat, 26 November 2010 | 14:51

Jazuli Juwaini-Airin Rachmi Diany. (Dira Derby / TangerangNews)

TANGERANGNEWS- Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini yang hadir dalam rapat paripurna istimewa HUT Kota Tangsel yang ke-2 di Gedung DPRD Kota Tangsel berkomentar soal Pilkada Tangsel. Dia mengatakan, sangat memberikan apresisasi kepada KPU Kota Tangsel dalam melaksanakan Pilkada pertama kali di Tangsel ini.

Meskipun dirinya sebagai pribadi melihat masih banyak kekurangan di sana –sininyang terjadi. Namun, dirinya menilai KPU Kota Tangsel berhasil menjalankan Pilkada yang netral dan kondusif. Hanya saja dia mencatat ad anya permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap.

“ Memang seharusnya kita ini telah menerapkan single indentity number. Karena permasalahan di Pilkada di daerah lain pun sama, yakni DPT. Karena pada DPT  ada “ruang-ruang “ di sana,” terangnya.

Soal gugatan para kandidat ke MK, Jazuli mengatakan, itu semua sudah bagus karena mereka menumpuh ke jalur hokum yang benar dan jelas. “Jangankan mereka yang kandidat, masyarakat saja yang tidak dapat undangan pun bisa melakukan class action kok,” terangnya.

Terkait jumlah pemilih yang kecil, Jazuli juga mengatakan, partisipasi pemilih di Tangsel yang hanya 55-57 persen juga termasuk wajar. “Ini juga terjadi di daerah lain. Sebab , di Indonesia memilih kandidat wali kota dan wakil wali kota belum menjadi kewajiban. Kalau dinegara lain itu adalah kewajiban, bukan hak,” ujarnya.

Sementara soal penilainnya terhadap Kota Tangerang Selatan yang telah berumur dua tahun itu, Jazuli mengaku, Pemkot Tangsel beruntung karena sebelum dibangun, telah ada pengembang swasta. Sehingga, jalan-jalan rusak banyak juga dibantu oleh pihak swasta. “Jangan sampai terlena, Pemkot Tangsel masih dibantu swasta,” katanya.

Kedepan, Jazuli meminta Pemkot Tangsel harus pandai dalam meminta kebutuhan kepada Pemerintah Pusat. “Pemkot Tangsel harus mengenal kebutuhan real masyarakatnya. Pendidikan, Ekonomi  dan Kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi,” tegasnya. (dira)

 

TagsPilkada Banten
KOMENTAR ANDA
TANGSEL
Anggaran Sewa Kendaran Dinas Pemkot Tangsel Jadi Sorotan, Begini Kata Pengamat

Anggaran Sewa Kendaran Dinas Pemkot Tangsel Jadi Sorotan, Begini Kata Pengamat

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:11

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.

today tagTODAY TAG
KOTA TANGERANG
Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Berantai di Cibodas Tangerang, Motif Masih Diselidiki

Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Berantai di Cibodas Tangerang, Motif Masih Diselidiki

Sabtu, 11 Juli 2026 | 19:38

Seorang pria berinisial KM diduga melakukan aksi penusukan berantai kepada sejumlah orang di kawasan Perum, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

PHOTO
photo
HIBURAN
Nagita Ungkap Alasan Pendapatan RANS Turun, Kurangi Ketergantungan Raffi Ahmad

Nagita Ungkap Alasan Pendapatan RANS Turun, Kurangi Ketergantungan Raffi Ahmad

Jumat, 10 Juli 2026 | 16:23

Direktur Utama PT RANS Entertainment Indonesia Tbk Nagita Slavina mengungkap, alasan di balik penurunan pendapatan perusahaan dalam dua tahun terakhir.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED