Hidayat Djauhari Ingin jadi pengurus PMI Saja

| Minggu, 18 November 2012 | 15:36

Hidayat Djauhari (tangerangnews / dira)

Reporter : Dira Derby

TANGERANG-Mantan Pjs Wali Kota Tangerang Selatan Hidayat Djauhari mengaku tidak tertarik untuk mencalonkan diri sebagai wali kota atau pun bupati. Dirinya mengaku, andai pun dalam waktu dekat dia akan pensiun, Djauhari mengaku keinginannya hanya tetap menjadi pengurus PMI saja.

Ya, pria yang menggantikan Pjs Wali Kota Tangsel Eutik Suarta itu mengaku lebih senang mengisi hari tuanya dengan kegiatan sosial. “Tak ada niat sama sekali, saya malah keinginan ada di PMI terus kalau pun pensiun nanti. Ini saya anggap tugas mulia dari pada menjadi calon wali kota atau pun bupati,” terang Sekretaris PMI Provinsi Banten itu.

Djauhari pun menolak isu jika dirinya akan maju mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Tangerang pada 2013 nanti. “Kemarin saja saya sebenarnya sudah menolak menjadi Pjs Wali Kota Tangsel. Tetapi karena itu tugas dari Gubernur, ya saya ini kan hanya bawahan saya harus menuruti perintah. Saya sudah merasakan, sulit juga menjadi Wali Kota. Tetapi ada enaknya, pada sungkan sama saya,” ujarnya seraya tertawa.

Terpopuler

BANDARA

Imbas Serangan di Riyadh, Penerbangan Jeddah-Madinah di Bandara Soetta Normal, Rute Transit Terdampak

Senin, 12 Oktober 2026 | 15:12

Menyikapi perkembangan situasi di Riyadh, Arab Saudi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Kota Tangerang memastikan operasional penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar.

MANCANEGARA

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

BISNIS

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PROPERTI