TANGERANGNEWS.com–Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengamankan seorang direktur perusahaan swasta berinisial SAS, 55, karena kedapatan memiliki sepucuk senjata api tanpa dilengkapi surat kepemilikan.
"Yang bersangkutan disangkakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12/1951 dengan ancaman penjara 20 tahun atau seumur hidup," ujar Kapolresta Bandara Soetta Kombes Adi Ferdian Saputra dalam jumpa pers di Mapolresta Bandara Soetta, Selasa (27/10/2020).
Adi mengatakan SAS ditangkap pada Sabtu (19/10/2020), di Bandara Soetta saat hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Makassar.
"Saat dicek petugas Avsec, SAS membawa senjata api jenis revolver. Ketika ditanya administrasinya, dia tidak dapat menunjukkan," katanya.
Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Alexander Yurikho menambahkan SAS telah memiliki senpi berisi empat butir peluru tersebut dengan membeli ke rekannya di tahun 2015.
#GOOGLE_ADS#
"Sampai sekarang masih ditindaklanjuti berasal dari mana, mengecek ini digunakan instansi mana. Senjatanya model pabrikan. Jadi, penyidik telah melakukan penyidikan dan senjata ini tidak teregistrasi," katanya.
Menurutnya, SAS sengaja memiliki senpi untuk digunakan sebagai alat membela diri. Adapun selama dimiliki, direktur perusahaan belum pernah memakai senpi tersebut.
"Kepemilikan senpi di Indonesia pengaturannya menganut strict liability. Jadi, bahkan seorang polisi pun kalau tidak memiliki surat dan ujian psikologi maka pimpinan enggak akan membekali senjata api apalagi dibawa masyarakat sipil," jelasnya.
Satreskrim Polresta Bandara Soetta yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia turut mengamankan pemesanan amunisi senpi sebanyak 50 butir pada 29 September 2020.
Rupanya, pemesanan amunisi itu ditujukan kepada pria berinisial ZI, 35, yang merupakan mantan anggota Polri yang dipecat secara tidak hormat.
Karena terlibat dengan pemesanan amunisi senpi ilegal ini, ZI juga diamankan di Riau.
Selain itu, Satreskrim Polresta Bandara Soetta yang juga bekerjasama dengan PT Pos Indonesia turut menggagalkan senpi jenis revolver rakitan pada 9 Oktober 2020 dengan para tersangka masih dalam pengejaran.
"Kasus ini kita seriusi karena tidak dibenarkan memiliki senpi tanpa memiliki surat menyurat resmi yang dikeluarkan pihak berwenang," pungkasnya. (RAZ/RAC)