TANGERANGNEWS.com-Jelang Pemilihan Presiden 2019, informasi hoax dan ujaran kebencian masih terus bertebaran di berbagai wilayah, tak terkecuali di Provinsi Banten. Jika dibiarkan, hal tersebut dinilai berpotensi besar memecah belah masyarakat.
Pemerintah Povinsi Banten melalui Dinas Komunikasi Informatika Statstik dan Persandian berupaya menekan angka pemberitaan hoax tersebut, dengan mendorong seluruh praktisi humas yang ada di Provinsi Banten.
Hal itu diungkap dalam pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang digelar di gedung Bupati kawasan pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Rabu (26/9/2019).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statastik dan Persandian Provinsi Banten Komari mengatakan, pihaknya menanggapi serius segala bentuk kejahatan cyber yang terjadi menjelang Pilpres 2019. Upaya pencegahan tersebut, menurutnya untuk mensukseskan Pilpres 2019 bersih, aman, dan damai.
“Gubernur Banten Wahidin menginstruksikan agar jangan sampai lengah dan tidak memandang sebelah mata isu-isu menjelang Pilpres 2019, karena potensi perpecahan di masyarkat sangatlah besar,” ujar Komari.
#GOOGLE_ADS#
Sementara Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Banten Yopy Perdana Kusuma mengatakan, di era disruption ini sebaiknya para stakeholder maupun lembaga lainnya memiliki komitmen untuk menjadi bagian pelaku atau produsen dalam memproduksi informasi, disertai narasi pesan yang positif, konstruktif dan kreatif dalam melawan berita hoax, negative campaign dan black campaign.
Artinya, lanjut dia, dengan memproduksi konteks dan konten pembangunan serta prestasi dan sikap optimisme pemerintah, maka diharapkan akan terbangun atmosfer dan ekosistem yang damai di sosial media, sehingga pemerintah menjadi semakin kuat secara kelembagaan dan mendapat tempat di hati rakyat.
“1 berita kebohongan kita lawan dengan 10 berita kebenaran dan 1 berita keburukan kita lawan dengan 10 berita kebaikan. Dan saya kira itu saja tidak cukup, di negara-negara maju seperti eropa dan amerika literasi media masuk ke dalam kurikulum institusi pendidikan, saya harap ini bisa dimulai di Banten,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wahyu Agung Permana menjelaskan, Sistem Informasi Menejemen Aset Negara (SIMAN) menjadi unggulan berdasarkan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo.
“Visi dan misi SIMAN sendiri ialah membangun informasi media sosial aparatur negara yag sinergis, serta ekosistem media sosial nasional indonesia yang tahan dan aman serta melindungi kepentingan nasional di bidang media sosial,” ungkapnya.(RAZ/HRU)