TANGERANGNEWS.com-Pengacara Tb Chaeri Wardana alias Wawan, Sukatma angkat bicara terkait terkait pemanggilan kliennya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten atas kasus dugaan korupsi pembangunan sport center.
Menurutnya, kasus sport center merupakan salah satu perkara yang pernah dihadapi kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saat ini keputusannya sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap," ujarnya melalui siaran pers, Kamis 21 November 2024.
Sukatma menjelaskan, sebelum membangun sport center atau Banten International Stadium, Pemprov Banten meminta pertimbangan dari KPK.
“Seperti kita tahu, gedung Sport Center atau Banten International Stadium sudah megah berdiri. Artinya lahannya sudah dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Terkait surat panggilan dari Kejati Banten, Sukatma mengaku Wawan belum menerimanya.
Namun saat ditanya perihal kasus ini dibuka saat tahun politik, Sukatma enggan berkomentar banyak dan biarkan publik yang menilai.
"Publik pasti punya penilaian apakah terjadi politisasi hukum atau tidak," katanya.
Koordinator organisasi Kemajuan Untuk Masyarakat (KAUM) Banten Mufrod Tama menilai mencuatnya kembali kasus sport center Banten pada tahun 2008-2011 terindikasi sebagai permainan hukum untuk alat politik.
Sebab, hal ini terjadi di saat momen Pilkada Banten berlangsung, di mana istri Wawan, Airin Rachmi Diany tengah mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten.
Bahkan Kejati Banten melakukan siaran pers khusus sebelum pemeriksaan para saksi atas kasus tersebut.
Saksi yang bakal diperiksa yakni Fahmi Hakim, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, dan Tb Chaeri Wardana alias Wawan.
“Kasus dicuatkan kembali hanya berselang satu pekan sebelum pemungutan suara pilkada, ini terindikasi kuat ada politisasi hukum. Ini keadaan darurat jika hukum digunakan sebagai alat politik,” ujar Mufrod.
Mufrod menyebut kasus ini sengaja diguirkan untuk membentuk opini publik terhadap Airin sebagai istri Wawan.
“Seperti ingin menjatuhkan citra kandidat calon gubernur di Pilkada Banten. Saya kira, cara ini menodai demokrasi,” tegasnya.
Dirinya pun meminta publik berpikir cerdas dalam memahami dinamika hukum di tengah konstalasi Pilkada Banten. Apalagi saat ini publik tengah menyorot kasus dugaan tidak netral aparat penegak hukum di Banten.
“Jangan anggap publik tidak pintar. Jangan nodai komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin ada intervensi hukum di proses pilkada,” ujarnya.