Reporter : Ganang
TANGERANG- Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD P) 2012 Kabupaten Tangerang dinilai kalangan pemerhati kebijakan kurang sehat.
Pasalnya, selain dapat menimbulkan silpa anggaran lantaran baru efektif pada semester II, juga APBD P itu memuat penambahan nilai anggaran yang cukup besar, yakni pada mata anggaran belanja langsung dan belanja hibah.
Diketahui, dalam rancangan perubahan APBD 2012 telah terjadi peningkatan anggaran pada belanja langsung sebesar 24,5 persen, yakni dari Rp 1,3 triliun lebih menjadi Rp 1,6 triliun lebih, dan penambahan cukup signifikan terjadi pada mata anggaran belanja hibah yang melonjak 56,9 persen dari Rp 127,8 miliar lebih menjadi Rp 200,5 miliar lebih, atau naik sebesar Rp 72,7 miliar.
“Perubahan APBD secara keseluruhan tidak perlu dilakukan. Itu bisa berakibat pada capaian hasil pembangunan di wilayah itu. Saya kira APBD P ini tidak sehat,” ujar Ibnu Jandi, Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Selasa (31/7).
Menurut Jandi, terjadinya lonjakan penambahan anggaran pada pos belanja hibah di APBD P tersebut sangat rentan diselewengkan, lantaran di wilayah tersebut sedang menghadapi Pemilukada.
Dia menganggap pembengkakan pada pos anggaran itu pada implementasinya dikhawatirkan akan digeser-geser pada kepentingan politik tertentu.
“Dalam kontek Pemilukada, pembengkakan anggaran itu patut dicurigai untuk kepentingan elit eksekutif tertentu,” katanya.
Alasan lain disebutkan Jandi, perubahan APBD Kabupaten Tangerang sulit untuk menghasilkan capaian yang diharapkan. Terutama dalam hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kata dia, dalam rentang 3 bulan pelaksanaan pembangunan fisik maupun kegiatan lainnya justru akan terlihat sekali praktik mark up proyek, hingga penghamburan anggaran.
“Baiknya tidak usah ada perubahan APBD. Saya prediksi ini akan bayak menuai masalah,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Hermasnyah mengatakan, dalam penyusunan RAPBD Perubahan pada program dan kegiatan yang memenuhi kriteria bersifat strategis, mendesak, penting dan dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran.
“Dimana kami selalu mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga APBD yang dihasilkan mencerminkan skala prioritas, terarah, terkendali dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”katanya saat membacakan pidato bupati atas pertanyaan fraksi terkait APBD Perubahan.
Tags