TANGERANGNews.com-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan kepada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (BPTJ) yang saat ini tengah mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah kepala daerah di lingkup Jabodetabek dalam rangka menyosialisasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang tengah dirampungkan.
Arief menyampaikan, Kota Tangerang, dengan adanya Bandara Soekarno- Hatta sebagai bandara nasional yang memiliki intensitas tinggi dalam mobilitas transportasi serta hilir mudiknya para penumpang. Tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memudahkan berbagai akitivitas dari maupun menuju bandara
Dirinya menyampaikan agar dari jalur kereta bisa diteruskan ke berbagai tujuan kota ataupun ke perbatasan Kabupaten Tangerang. "Dengan demikian para penumpang tak perlu harus ke Gambir cukup dari stasiun Kereta Api yang ada di Kota Tangerang. Misalnya dari Poris Plawad," tuturnya.
Terlebih, ke depan kawasan Poris ini akan menjadi salah satu lokasi Transit Oriented Development (TOD) atau pengembangan kota yang mengintegrasikan beberapa jenis angkutan transportasi massal. Nantinya terminal terpadu ini akan terhubung dengan stasiun kereta api serta tol JORR 2 sebagai akses menuju Bandara Soekarno Hatta.
“Dengan terintegrasinya transportasi di bandara, diharapkan kemacetan akan semakin berkurang karena masyarakat cukup menggunakan sarana dan transportasi yang ada di sekitar bandara. Tidak harus ke Gambir lagi kalau mau melanjutkan perjalanannya,” urainya kepada Kepala BPTJ.
Kepala BPTJ, Elly Adhiani Sinaga mengatakan, sebelum menjadi Peraturan Presiden (Perpres), pihaknya ingin mengakomodir masukan terlebih dulu dari setiap daerah.
Menurutnya, RITJ yang draft dan konsepnya sudah disusun, perlu kami beritahu dan lengkapi dengan masukan-masukan yang diberikan oleh kepala daerah di tiap wilayah tersebut.
“Kalau masih ada yang urgent yang belum dimasukkan di draf yang kami susun, silakan sampaikan untuk kemudian dapat kami tambahkan,” terangnya.
BPTJ yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan maksimal bagi masyarakat di Jabodetabek. RITJ ini akan menjadi suatu kewenangan yang dimiliki oleh BPTJ untuk mengkoordinasikan semua komponen yang bekerja dalam sistem transportasi se-Jabodetabek.
Elly berharap, pertemuan ini dapat menyatukan program transportasi Kawasan Jabodetabek.
"RITJ ini perannya sangat penting karena berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang BPTJ, dalam melaksanakan tugasnya BPTJ harus mengacu pada RITJ," terangnya.
Adapun RITJ mencakup sembilan (9) pilar yaitu 1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, 2. Transportasi Ramah Lingkungan, 3. Jaringan Prasarana, 4. Sistem Transportasi Berbasis Jalan, 5. Sistem Transportasi Berbasis Rel, 6. Manajemen Rekayasa dan pengawasan Lalu Lintas, 7. Sistem Transportasi Terintegrasi, 8. Sistem Pembiayaan dan 9. Keterpaduan Transportasi dan Tata Ruang.