TANGERANGNEWS.com – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terlibat berpolemik terkait lahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kota Tangerang.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten Imam Suyudi pun menanggapi polemik tersebut.
Ia berkomentar terkait fasilitas gedung perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) yang dibangun di kawasan Pemerintahan Kota Tangerang.
Menurutnya, terlepas dari pembangunan gedung Poltekip dan Poltekim, infrastruktur yang dibangun Kemenkumham di atas lahan Kemenkumham di Kota Tangerang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
"Intinya bahwa apa yang kita bangun di lahan Kemenkumham adalah untuk fasilitas umum dalam rangka untuk pendidikan dan akhirnya juga akan menyerap pada wadah yang ada di wilayah Tangerang," ujarnya di Kabupaten Tangerang, Jumat (12/7/2019).
Imam tidak ingin polemik ini terus berlarut. Kata dia, pihakny akan mengevaluasi terkait permasalahan ini.
"Tentunya Kemenkumham mengevaluasi, menganalisa, dan tentunya pasti ada solusi jalan terbaik," ujarnya
#GOOGLE_ADS#
Terkait penghentian layanan publik oleh Pemerintah Kota Tangerang di komplek Kehakiman dan Pengayoman, Imam mengatakan masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut merupakan warga Kota Tangerang.
Oleh karena itu, ia tidak ingin warga yang tinggal di lahan Kemenkumham dibeda-bedakan dengan warga Kota Tangerang lainnya. Karena semuanya membutuhkan layanan publik yang sama.
"Saya kira ini menjadi bagian kita bersama, bukan hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga bagian bagi kebutuhan masyarakat karena di Kemenkumham pada dasarnya warga yang baik di lingkungan masyarakat Kota Tangerang," pungkasnya.(MRI/RGI)