TANGERANGNEWS.com-Ratusan honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Tangerang merasa kecewa. Pasalnya, meski telah melakukan aksi dua hari berturut-turut di depan Istana Negara, Jakarta, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
Sekitar 800 honorer yang berangkat ke Jakarta itu bergabung dengan ribuan honorer lainnya, bahkan sebagian dari mereka memutuskan menginap untuk melanjutkan aksi keesokan harinya.
"Kami melakukan aksi sampai dua hari, kemarin dan hari ini, namun keinginan kami untuk ditemui Presiden Jokowi tidak terkabul, kami sangat kecewa," ungkap Nuryanah, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang kepada TangerangNews.com, Rabu (31/10/2018).
Peserta aksi (honorer kategori 2) menginap dan tidur diarea terbuka di sekitar monas, Jakarta.
Keinginan ditemui orang nomor satu di Indonesia itu, lanjutnya, karena hanya Jokowi yang bisa membuat keputusan atas tuntutan mereka yang salah satunya meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kalau sekedar ditemui menteri kami menolak, karena kami ingin bertemu langsung dengan Presiden," tegasnya.
#GOOGLE_ADS#
Sehingga dengan tekad tersebut, akhirnya peserta aksi pun memutuskan bermalam di Jakarta. Mereka, kata Nuryanah, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga ketika belum ada keputusan di hari pertama, mereka kembali menggelar aksi di hari berikutnya.
"Dari Tangerang juga ada yang menginap, sekitar 100 orang. Mereka ada yang tidur di masjid, bahkan ada yang tidur di monas serta pinggir jalan," bebernya.
Kemudian, lanjutnya, ratusan honorer dari Kabupaten Tangerang yang sempat pulang kembali datang ke Jakarta untuk bergabung kembali dengan rekan-rekannya yang memutuskan menginap.
"Tadi pagi kami kembali lagi ke Jakarta naik kereta, tapi ternyata belum juga ada keputusan. Akhirnya, sore hari kami membubarkan diri," jelasnya.
Setelah perjuangan itu tak berhasil, kata Nuryanah, pihaknya pun kembali akan fokus memperjuangkan nasib honorer itu di level Pemerintahan Daerah, yaitu melanjutkan yang tengah diupayakan bersama DPRD Kabupaten Tangerang.
"Kami akan fokus berjuang di daerah setelah tidak mendapatkan tanggapan di pusat," tandasnya.
Diketahui, beberapa tuntutan honoer K2 itu salah satunya yaitu dicabutnya Permenpan RB nomor 36 dan 37 Tahun 2018 dan diangkat sebagai PNS.(RMI/HRU)