TANGERANGNEWS.com-Terungkapnya puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (banos) melalui verifikasi data Kementerian Sosial, ditanggapi oleh DPR RI.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid, bukan hal yang baru jika ada ASN yang menerima bansos dari pemerintah, melainkan sudah terjadi berulang.

"Ini bukan kali pertama, sebelumnya pernah. Ini memang permasalahan akurasi data, validasi yang harus dikerjakan lebih serius antara Kemensos dan Pemda," kata dia seperti dilansir dari Liputan6, Senin 22 November 2021.

Jika telah tau data tersebut, Politikus PKS ini mengingatkan agar Kemensos dan Pemda segera memperbaikinya. Bukan saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.

"Segera perbaiki, tarik ulang bansos dan segera relokasi misal ke yatim piatu karena covid. Tidak boleh lagi saling lempar kesalahan," jelas Hidayat.

Hidayat juga menyarankan agar Mensos Tri Rismaharini tidak kerap marah-marah terkait bansos tersebut, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jika emosi, lakukan dengan tindakan yang konstruktif atau tak mempermalukan Pemda.

#GOOGLE_ADS#

"Bu mensos jangan mengedepankan emosi dengan marah -marahnya. Kalau ibu menteri hanya memberitahu publik, tentu tidak selesai masalahnya, Pemda juga bisa ngambek. Bisa juga kasih reward kalau ada Pemda lakukan kinerja bagus," sambungnya.

Dia pun berharap, Kemensos bergerak cepat menarik kembali Bansos yang diterima ASN dan merelokasinya kepada pihak yang berhak.

Diketahui sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini atau Risma mengungkap ada sekitar 31 ribu ASN atau PNS yang terindikasi menerima bantuan sosial atau bansos. Bantuan tersebut seperti program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).