TANGERANGNEWS.com-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk bisa membatasi mobilitas keluar rumah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Selain itu, perkantoran juga diimbau untuk bisa kembali menerapkan Work From Home (WFH).
Menurut Luhut, meski sistem kesehatan Indonesia sudah cukup siap dalam menghadapi Covid-19 varian Omicron, namun kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus.
"Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah," ujar Luhut dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM, Minggu 16 Januari 2022.
Luhut mengatakan, meski tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, masyarakat diharapkan untuk mulai membatasi aktivitas keluar rumah. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi pada ratas tersebut.
Luhut juga mengingatkan agar seluruh masyarakat agar terus taat dan mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya, kelalaian dan kecerobohan sekecil apapun yang timbul nyatanya akan mengulang pengalaman kelam di masa lalu, yaitu melonjaknya kasus Covid-19 serta pengetatan aktivitas yang membatasi mobilitas.
#GOOGLE_ADS#
Ia pun mengharapkan masyarakat tidak perlu kumpul-kumpul jika memang tidak perlu kumpul-kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika seandainya opsi work from home masih tetap mampu menjaga tingkat produktivitas, maka diserahkan kepada pimpinan teratas untuk melakukan asesmen sendiri. “Saya menghimbau opsi tersebut (WFH) bisa diambil," ucap Luhut.
Dengan demikian ia mengimbau agar kegiatan perkantoran bisa diatur agar tidak perlu 100 persen WFO (Working From Office). "Apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor. Kalau industri saya kira tidak ada masalah," kata Luhut.
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri.
Pejabat pemerintah pun saat ini telah dilarang melakukan dinas ke luar negeri dalam tiga pekan ke depan. Luhut juga mengimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin melakukannya secara daring.