TANGERANGNEWS.com-Dewan Pers mengeluarkan seruan terkait wartawan yang merangkap sebagai anggota atau aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan tertentu.
Melalui Seruan Dewan Pers Nomor: 0215-DP/Xl/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM tertanggal 20 November 2023, Dewan Pers menyarankan wartawan mengundurkan diri sebagai anggota LSM, untuk menjaga independensi dalam kinerjanya.
"Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu, demi menjaga kemurnian pers profesional," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam seruan tertulisnya, Rabu 22 Novemebr 2023.
Adapun seruan ini dikeluarkan Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, karena seringkali menerima pengaduan masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan wartawan merangkap LSM tersebut.
Tidak jarang media-media tersebut dalam pemberitaannya mengutip pernyataan wartawan/pimpinan medianya sebagai narsumber dengan atribusi pimpinan/aktivis LSM atau organisasi massa tertentu.
Tak hanya itu, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan dengan berbagai alasan mengaku sebagai anggota LSM.
Kemudian memuat hasil informasi yang diperolehnya di media mereka, tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancarainya.
Atas hal ini Dewan Pers mengingatkan pada Pasal 1 butir 4 UU No 40/1999 tentang Pers yang menyatakan Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Lalu, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memillki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 1 Koda Etik Jurnalistik berbunyi Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran independen berartl memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemiIlk perusahaan pers.
Terakhir, dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.
Mengingat serangkaian tugas yang diemban, seorang wartawan profesional akan tersita waktunya untuk menjalankan tugas profesionalnya itu.
"Dengan demikian seorang wartawan profesional akan fokus pada tugas-tugas yang diembannya," terang Ninik.
Ninik menyebut memang tidak ada larangan seseorang menjadi anggota LSM atau organisasi massa tertentu, termasuk wartawan karena itu merupakan hak asasi dan hak konstitusional.
Meski demikian, demi menjaga independensi dan menghindari terjadinya konflik kepentingan sebagai wartawan profesional, apabila ada peristiwa yang menyangkut kepentingan LSM, wartawan tersebut wajib tidak melakukan kerja jurnalistik terkait subjek/objek LSM.