TANGERANGNEWS.com-Seluruh wajib pajak diharuskan segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan batas waktu terakhir 30 Juni 2024 mendatang.
Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022.
Untuk diketahui, pemadanan NIK dan NPWP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN), yaitu satu nomor untuk berbagai keperluan administrasi.
Integrasi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau duplikasi data yang sering menghambat sistem administrasi yang terpisah-pisah.
Perlu diketahui, mulai 1 Juli 2024, layanan perpajakan akan menggunakan NIK sebagai identitas tunggal wajib pajak, dengan syarat NIK tersebut sudah dipadankan dengan NPWP.
Berikut cara untuk memadankan NIK dan NPWP serta cara mengecek apakah NIK Anda sudah menjadi NPWP atau belum.
Setelah profil Anda tervalidasi dan dilengkapi, Anda sudah bisa menggunakan NIK untuk login ke DJP Online.
Sebagai catatan, jika validasi gagal karena NIK dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan data kependudukan, Anda dapat menghubungi kantor Dukcapil untuk konfirmasi dan memperbaiki ketidaksesuaian data tersebut.