TANGSEL-Ombudsman atau Lembaga Pengaduan menemukan praktik pungutan liar (pungli) di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Jabodetabek. Salah satunya adalah BLHD Kota Tangsel.
Modus yang dilakukan adalah petugas BLHD Kota Tangsel mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan yang telah ditentukan dalam pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
Temuan praktik pungli itu berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang mengaku dimintai uang dalam jumlah besar di BLHD Kota Tangsel.
Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan kajian sistemik lantaran praktik pungli dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup.
Gangguan dan kerusakan yang dimaksud adalah kesulitan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya karena sulit memperoleh izin dan potensikerusakan lingkungan hidup yang terjadi bilamana analisis lingkungan tidak dilakukan dengan baik.
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, pelaku usaha mengaku dimintai puluhan hingga ratusan juta untuk pembuatan perizinan.
"Besarnya pungli mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena dalam satu bulan 10-20 pelaku usaha mengajukan pengurusan AMDAL, UKL-
UPL dan SPPL sementara pungli per kali perizinan besarnya mencapai Rp. 30 juta hingga Rp50 juta," ungkapnya, Rabu (28/8).
Dikatakan, di kota Tangsel petugas BPHD kota setempat menyampaikan bahwa biaya pengurusan AMDAL Rp 350 sampai Rp 400 juta. Kalau UKL-UPL Rp 25 juta-Rp 30 juta.
"Hal tersebut disampaikan petugas BPHD kepada petugas Ombudsman yang menyamar sebagai pelaku usaha sebagaimana dalam video yang dimiliki
Ombudsman," katanya.