Semakin padatnya Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 yang menghubungkan koridor Barat-Selatan-Timur Jakarta oleh aktivitas angkutan barang dan manusia, menjadikan infrastruktur berbasis rel kian mendesak dibangun.
Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, mengutarakan, jalur kereta api yang menempel dengan JORR dan JORR 2 harus segera dilakukan agar kota-kota yang dilintasi seperti Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi semakin terkoneksi.
“Tingkat kepadatan arus kendaraan yang melalui JORR 1 sudah demikian tinggi. Ini kesempatan yang baik untuk memulai pemikiran membangun jalur kereta agar pergerakan manusia berlangsung efektif dan efisien,” tutur Emil
Emil menjabarkan, pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru di ketiga kota tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi.
“Ini sesuai dengan semangat dalam konsep Megapolitan “Polycentric”. Konsep ini memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan bisa beraktivitas secara “berseberangan” dengan lancar dan tidak membebani masing-masing kota. Karena ternyata banyak penglaju yang berdomisili di Serpong namun bekerja di Depok, Bekasi atau Cikarang, demikian pula sebaliknya,” kata Emil.
Pembangunan jalur rel kereta dari Serpong di Tangerang Selatan, menuju Cikarang Bekasi sepanjang lebih kurang 50 kilometer, bisa diinisiasi mulai tahun 2015. Menurut Emil, tahun depan merupakan momentum yang tepat karena pada saat bersamaan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan JORR 2.
“Jadi alangkah baiknya kalau pembangunan jalur rel kereta ini juga dimulai sekarang. Terlebih sudah ada UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bisa dilakukan sekaligus, bisa menekan biaya sekaligus risiko sosial,” tandas Emil.
Dia melanjutkan, penyusunan dokumen pengadaan lahan bisa dimulai oleh masing-masing Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Depok, dan Bekasi. Ini harus dilakukan secara bottom up. Ketiga Pemkot menandatangani nota kesepahaman (MoU) secara bersama-sama kemudian diusulkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/Bappenas agar dapat dimasukkan ke dalam rencana pembangunan infrastruktur prioritas.
“Kemudian dari situ disahkan menjadi bagian dari rencana pengembangan wilayah dan tata ruang Kementerian Pekerjaan Umum,” ucap Emil.
Potensial dikerjasamakan
Pembangunan jalur kereta yang menempel dengan JORR 2, kata Emil, sangat potensial untuk dikerjasamakan dengan swasta (kerjasama pemerintah-swasta atau KPS). Swasta diundang untuk membiayai pembangunan ini dengan dana pinjaman perbankan komersial.
“Sebaliknya, kalau nilai investasi tidak sampai Rp 1 triliun, ketiga Pemkot tersebut bisa mengajukan ke Pusat Investasi Pemerintah yang memiliki dana dengan biaya murah. Pinjaman dana PIP ini lebih baik ketimbang commercial loan dari perbankan. Pemkot bisa membayar pinjaman PIP melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” beber Emil.
Dia memprediksi, jika rintisan pembangunan jalur kereta JORR 2 dirintas sejak awal tahun 2015, mulai dari studi kelayakan, pembebasan lahan, dan pembangunan, maka hanya akan memakan waktu tak lebih dari lima tahun.
“Jadi, dalam lima tahun ke depan, konektivitas dan pergerakan manusia dari Serpong, Depok, Cimanggis, Cibubur, Cikarang dan bahkan Cikampek, bisa semakin efektif dan tidak membebani kota dengan kemacetan yang irasional. Para penglaju tidak harus mengalami kemacetan berjam-jam di JORR,” pungkas Emil.