TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perhubungan Kota Tangsel, sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Local Government Transport Officer Forum (LGTOF) ke-2 yang bertema “Transport Innovation Development: People Oriented” . Kegiatan ini diselenggarakan sejak tanggal 21-24 November kemarin di Hotel Santika, BSD City, Tangerang Selatan.
Even ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan memberikan solusi praktis dibidang transportasi untuk mewujudkan Suistainable Development Goals (SGDs) dan New Urban agenda (NUA) dimasa mendatang.
Penyelenggaraan even LGTOF ke-2 ini sendiri merupakan bagian dari kegiatan yang dipelopori oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC) , atau asosiasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota se-Asia Pasific, dimana Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diketuai Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tercatat sebagai member di UCLG Aspac tersebut.
Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany yang hadir menutup kegiatan tersebut pada Jumat (23/11/2018) kemarin mengatakan, hasil pertemuan selama hampir 3 hari tersebut akan menjadi catatan bagi Pemkot Tangsel untuk melaksanakan rekomendasi dari kegiatan yang dihadiri praktisi transportasi, perwakilan pemerintah berbagai daerah serta pembicara dari luar negeri tersebut.
“Saya sangat mendukung kegiatan ini. Ini jadi catatan bagi kami pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi pertemuan ini,” ucap Airin di Hotel Santika BSD, Sabtu (23/11/2018).
Airin menyebut, pengelolaan transportasi menjadi salah satu hal penting yang menjadi prioritas setiap pemerintahan suatu wilayah. Bagaimana pun juga, pengelolaan transportasi yang baik bukan hanya selalu menambah atau memperlebar jalan raya. Tetapi adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi massal yang bisa dijangkau semua lapisan masyarakat, serta memberi akses kemudahan untuk masyarakatnya berpindah-pindah tempat tanpa mengalami kendala kemacetan.
“Bagaimana memenej yang baik untuk transportasi. Transportasi secara bisnis harus disubsidi. Di negara manapun, penting dilakukan bagaimana membuat transportasi massal,” jelas Airin.
Sementara itu, Senior Advisor UCLG Aspac Marcel Pandin yang didaulat menyampaikan hasil rekomendasi pertemuan tersebut menyampaikan, penting bagi setiap pengambil kebijakan untuk dapat mengembangkan kapasitasnya dalam rangka penyusunan strategi urban mobilty plan .
“Rekomendasinya diantaranya agar (pengambil kebijakan) dapat mengembangkan kapasitas untuk penyusunan urban mobility plan dan mendorong kordinasi lebih baik antar wilayah,” ucap Marcel.
#GOOGLE_ADS#
Untuk wilayah Tangerang Selatan sendiri, forum tersebut pun menurut Marcel memberikan beberapa rekomendasi khusus bagi Pemerintah Kota Tangsel dalam bidang transportasi, diantaranya mencakup hal administrasi, pengadaan sarana trasnportasi hingga edukasi ke masyarakat.
“Rekomendasi khusus Tangsel, agar dilakukan penyusunan Peraturan Wali Kota Standar Minimum BRT (Bus Rapid Transit), melakukan pengadaan unit Bus (transportasi umum) lebih banyak, melakukan kajian kelembagaan yang lebih pas diterapkan di Tangsel untuk pengelolaan transportasi, apakah melalui BLU, UPTD, BUMD atau pun skema lainnya dan mengkomunikasikan ke publik terkait rencana transportasi yang akan diterapkan,” jelas Marcel.
Beberapa poin hasil pertemuan LGTOF 2nd yang disepakati diantaranya :
1. Mendorong Pemerintah Nasional untuk menuntaskan penyusunan National Urban Mobility Transport Policy, Strategy and Guidelines (NUMTPSG).
2.Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan urban mobility yang sesuai NUMTPSG.
3.Tiga faktor yang perlu mendapatkan perhatian stakeholder urban mobility adalah (i) desain kelembagaan yang melayani lebih dari batas-batas administrasi, (ii) peningkatan kapasitas untuk berpikir strategis, teknis dan bisnis; (iii) mengembangkan inovasi di bidang pembiayaan dan pendanaan.
4.Tiga area untuk melakukan reformasi yang komprehensif di bidang system transport publik : (i) institusional reform; (ii) operator reform ; (iii) system reform. Dilengkapi dengan pengelolaan dalam travel demand management serta traffic management.
5.Pelibatan sektor swasta yang sesuai dan relevan, namun tetap mengedepankan skema investasi yang inklusif.
6.Perlunya dukungan dan komitmen politik para local politician dan local champion.
7.Mengadopsi prinsip mobility for social justice dalam penyusunan urban mobility plan.(ADV)