TANGERANGNEWS.com- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah salah satu materi penting dalam seleksi CPNS 2024. Materi ini menguji pemahaman tentang nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, serta bahasa Indonesia.
Di bawah ini, terdapat 30 contoh soal TWK lengkap dengan jawabannya untuk membantu peserta mempersiapkan diri dengan lebih baik dikutip dari kanal YouTube Mood Edukasi, Senin, 14 Oktober 2024.
1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan beberapa prinsip sistem pemerintahan negara. Berikut ini, manakah yang bukan termasuk prinsip negara?
A. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat
B. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi
C. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
D. Sistem konstitusional diterapkan
Jawaban: C Presiden bertanggung jawab kepada DPR
2. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan?
A. Perlindungan hukum
B. Hak pilih
C. Pendidikan yang layak
D. Kesejahteraan sosial
Jawaban: C Pendidikan yang layak
3. Dalam sistem presidensial, pemberian grasi oleh presiden harus mempertimbangkan?
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. KPK
D. Mahkamah Agung
Jawaban: D Mahkamah Agung
4. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan bersama adalah penerapan Pancasila terutama pada sila ke?
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
Jawaban: D Keempat
5. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan terakumulasi dalam?
A. Ciri khas bangsa
B. Nilai adat istiadat
C. Peninggalan sejarah
D. Kebudayaan lokal
Jawaban: A Ciri khas bangsa
6. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang perencanaannya dilakukan sejak masa kependudukan?
A. Jepang
B. Belanda
C. Portugis
D. Inggris
Jawaban: A Jepang
7. Bentuk nilai instrumental Pancasila di bidang hukum adalah?
A. Keputusan pengadilan
B. Peraturan daerah
C. Keputusan presiden
D. Undang-undang
Jawaban: A Keputusan pengadilan
8. Proklamasi adalah peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Siapa saja yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi tersebut?
A. Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir
B. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo
C. Soekarno, Hatta, Moh. Yamin
D. Soekarno, Ahmad Subarjo, Moh. Yamin
Jawaban: B Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo
9. Tokoh-tokoh berikut yang berperan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 adalah?
A. Supomo, Moh. Hatta, Ahmad Subarjo
B. Moh. Hatta, Ahmad Subarjo, Soepomo
C. Supomo, Soekarno, Moh. Yamin
D. Soekarno, Ahmad Subarjo, Moh. Yamin
Jawaban: C Supomo, Soekarno, Moh. Yamin
10. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan filosofis dan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh isi batang tubuh UUD 1945. Hubungan ini disebut?
A. Formal
B. Substansial
C. Filosofis
D. Material
Jawaban: D Material
11. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang bahasa negara adalah pasal ke?
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
Jawaban: D 36
12. Presiden dapat memberikan abolisi atas pertimbangan dari?
A. Mahkamah Agung
B. DPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. KPK
Jawaban: B DPR
13. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sistem pemerintahan Indonesia terdapat di bab?
A. Bab 1
B. Bab 2
C. Bab 3
D. Bab 4
Jawaban: B Bab 2
14. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor?
A. 23 Tahun 1999
B. 27 Tahun 1999
C. 39 Tahun 1999
D. 42 Tahun 1999
Jawaban: C 39 Tahun 1999
15. Tindakan diskriminatif berdasarkan agama atau kepercayaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip?
A. Kebebasan
B. Persamaan
C. Keadilan
D. Hak hidup
Jawaban: B Persamaan
16. Kasus pelanggaran HAM yang melibatkan penggunaan senjata kimia di Suriah adalah contoh pelanggaran HAM terhadap?
A. Kebebasan berkumpul
B. Hak atas kesehatan
C. Hak memperoleh pendidikan
D. Hak hidup
Jawaban: D Hak hidup
17. Menghambat pencapaian tujuan sila ketiga Pancasila dapat merusak?
A. Keberagaman budaya
B. Persatuan bangsa
C. Keadilan sosial
D. Kerukunan
Jawaban: C Keadilan sosial
18. Apa alasan yang dikemukakan oleh pelaku G30S PKI terkait tujuan gerakan tersebut?
A. Mendirikan negara komunis
B. Menggulingkan pemerintahan Soekarno
C. Penangkapan para jenderal
D. Menguasai parlemen
Jawaban: C Penangkapan para jenderal
19. Organisasi anti-korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah?
A. BPK
B. KPK
C. OJK
D. Bawaslu
Jawaban: B KPK
20. Fungsi DPR terkait pengawasan terhadap pemerintah menurut UUD 1945 adalah?
A. Memberikan usulan undang-undang
B. Mengawasi pelaksanaan undang-undang
C. Menyusun APBN
D. Melakukan impeachment presiden
Jawaban: B Mengawasi pelaksanaan undang-undang
21. Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor?
A. 33 Tahun 2004
B. 34 Tahun 2004
C. 35 Tahun 2004
D. 36 Tahun 2004
Jawaban: A 33 Tahun 2004
22. Keseimbangan hak dan kewajiban yang dijamin oleh UUD 1945 dapat mencegah?
A. Korupsi
B. Ketidakadilan sosial
C. Kolusi
D. Konflik
Jawaban: B Ketidakadilan sosial
23. Landasan operasional dalam pelaksanaan administrasi negara Indonesia adalah?
A. GBHN
B. Pancasila
C. UUD 1945
D. TAP MPR
Jawaban: A GBHN
24. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 hingga peraturan desa menunjukkan integritas dalam asas?
A. Transparansi
B. Keadilan
C. Kebebasan
D. Akuntabilitas
Jawaban: D Akuntabilitas
25. Siapa yang pertama kali menggunakan konsep "Bhinneka Tunggal Ika"?
A. Soekarno
B. Supomo
C. Muhammad Yamin
D. Ahmad Subarjo
Jawaban: C Muhammad Yamin
26. Bagaimana Pancasila mencerminkan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" dalam kehidupan?
A. Menghargai kesetaraan sosial
B. Mengedepankan keadilan sosial
C. Menerima keberagaman dalam persatuan
D. Menjaga kerukunan umat beragama
Jawaban: C Menerima keberagaman dalam persatuan
27. Apa perbedaan antara demokrasi parlementer dengan presidensial?
A. Sistem parlementer memiliki pemimpin perdana menteri
B. Sistem presidensial lebih transparan
C. Sistem parlementer tidak memiliki parlemen
D. Sistem presidensial tidak memerlukan partai politik
Jawaban: A Sistem parlementer memiliki pemimpin perdana menteri
28. Mengapa demokrasi transparan penting dalam sistem politik modern?
A. Meningkatkan stabilitas politik
B. Mengurangi korupsi
C. Meningkatkan akuntabilitas publik
D. Memperkuat supremasi hukum
Jawaban: C Meningkatkan akuntabilitas publik
29. Apa peran checks and balances dalam struktur organisasi?
A. Mencegah monopoli kekuasaan
B. Mengatur hubungan antara eksekutif dan legislatif
C. Menjaga keharmonisan antarlembaga negara
D. Melindungi hak asasi manusia
Jawaban: A Mencegah monopoli kekuasaan
30. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam demokrasi organisasi?
A. Otoritas terpusat
B. Kepemimpinan kolektif
C. Kepemimpinan karismatik
D. Kepemimpinan hierarkis
Jawaban: B Kepemimpinan kolektif