TANGERANG-Sebanyak 70 organisasi kepemudaan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang meminta agar Gubernur Banten Rano Karno membatalkan wacana penggabungan Polres Tangerang ke Polda Banten. "Semua organisasi kepemudaan sepakat meminta agar Polres Tangerang tetap bergabung ke Polda Metro Jaya,"ujar Ketua Komite Nasional Pemudan Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang Cucu Abdul Rosyid, hari ini kepada wartawan.
Wacana tersebut, kata Cucu, akan memicu kegaduhan kegaduhan baru dalam masyarakat yang selama ini memiliki hubungan dan koordinasi yang terjalin baik dengan Polda Metro Jaya." Mengapa ketika semuanya sedang tidak ada masalah, kondisi baik baik saja, ada wacana seperti ini?,"kata Cucu.
Menurut dia, perubahan status wilayah hukum ini akan melebar pada hal hal lain yang berhubungan dengan masyarakat luas seperti perubahan nomor plat kendaraan, masalah hukum, ekonomi, politik hingga sosial budaya." Tangerang penyangga ibu kota Jakarta, sudah seharusnya tetap berada dibawah naungan Polda Metro Jaya,"katanya.
Sejumlah elemen masyarakat Tangerang Raya juga meminta agar wacana Polres Tangerang bergabung ke Polda Banten ditinjau ulang. Mereka menilai, dibawah naungan Polda Metro Jaya selama ini segala sesuatunya sudah sangat efektif sehingga tidak perlu ada perubahan lagi." Kami berharap wilayah hukum Tangerang tetap bergabung dengan Polda Metro Jaya," ujar Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Banten Sutra Wijaya.
Secara geografis, kata Sutra, wilayah hukum Tangerang sangat berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta. Sehingga akan lebih efektif berada dalam koordinasi Polda Metro Jaya." Selama ini hal itu terbukti, dari pengamanan aksi demonstrasi, penanganan hukum dan kriminal, sampai suksesi pilkades serentak Kabupaten Tangerang baru baru ini berjalan aman dibawah kendali Polda Metro Jaya,"kata Sutra yang mengaku ikut menandatangani dukungan Polres Tangerang tetap di bawah Polda Metro Jaya.
Jasmaryadi, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang bernada sama. Bahkan ia meminta wacana itu dibatalkan." Sudah kesiangan, mengapa masalah ini tidak disusun jauh sebelum Polda Banten di bentuk,"katanya.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
TODAY TAG
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews