Connect With Us

Rano Karno Diminta Jangan Buat Gaduh Warga Tangerang

Denny Bagus Irawan | Minggu, 27 September 2015 | 15:38

Rano Karno dan Arief R Wismansyah (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Sebanyak 70 organisasi kepemudaan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang meminta agar Gubernur Banten Rano Karno membatalkan wacana penggabungan Polres Tangerang ke Polda Banten. "Semua organisasi kepemudaan sepakat meminta agar Polres Tangerang tetap bergabung ke Polda Metro Jaya,"ujar Ketua Komite Nasional Pemudan Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang Cucu Abdul Rosyid, hari ini kepada wartawan.

Wacana tersebut, kata Cucu, akan memicu kegaduhan kegaduhan baru dalam masyarakat yang selama ini memiliki hubungan dan koordinasi yang terjalin baik dengan Polda Metro Jaya." Mengapa ketika semuanya sedang tidak ada masalah, kondisi baik baik saja, ada wacana seperti ini?,"kata Cucu.

Menurut dia, perubahan status wilayah hukum ini akan melebar pada hal hal lain yang berhubungan dengan masyarakat luas seperti perubahan nomor plat kendaraan,  masalah hukum, ekonomi, politik hingga sosial budaya." Tangerang penyangga ibu kota Jakarta, sudah seharusnya tetap berada dibawah naungan Polda Metro Jaya,"katanya.

Sejumlah elemen masyarakat Tangerang Raya juga meminta agar wacana Polres Tangerang bergabung ke Polda Banten ditinjau ulang. Mereka menilai, dibawah naungan Polda Metro Jaya selama ini segala sesuatunya sudah sangat efektif sehingga tidak perlu ada perubahan lagi." Kami berharap wilayah hukum Tangerang tetap bergabung dengan Polda Metro Jaya," ujar Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Banten Sutra Wijaya.

Secara geografis, kata Sutra, wilayah hukum Tangerang sangat berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta. Sehingga akan lebih efektif berada dalam koordinasi Polda Metro Jaya." Selama ini hal itu terbukti, dari pengamanan aksi demonstrasi, penanganan hukum dan kriminal, sampai suksesi pilkades serentak Kabupaten Tangerang baru baru ini berjalan aman dibawah kendali Polda Metro Jaya,"kata Sutra yang mengaku ikut menandatangani dukungan Polres Tangerang tetap di bawah Polda Metro Jaya.

Jasmaryadi, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang bernada sama. Bahkan ia meminta wacana itu dibatalkan." Sudah kesiangan, mengapa masalah ini tidak disusun jauh sebelum Polda Banten di bentuk,"katanya.

AYO! TANGERANG CERDAS
Pemprov Banten Prioritaskan Jurusan Berbasis AI dan Industri di SMK

Pemprov Banten Prioritaskan Jurusan Berbasis AI dan Industri di SMK

Rabu, 15 Juli 2026 | 19:47

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan evaluasi sejumlah program keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

BANTEN
Perbaikan Ruas Jalan Teluknaga–Dadap Tangerang Telan Rp17 Miliar APBD Banten

Perbaikan Ruas Jalan Teluknaga–Dadap Tangerang Telan Rp17 Miliar APBD Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 19:28

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah melakukan rekonstruksi pada ruas Jalan Teluknaga–Dadap, Kabupaten Tangerang yang kondisiya rusak parah hingga kerap dikeluhkan masyarakat.

NASIONAL
Gaji Pegawai Koperasi Merah Putih Disesuaikan Pendapatan

Gaji Pegawai Koperasi Merah Putih Disesuaikan Pendapatan

Rabu, 15 Juli 2026 | 19:27

Besaran gaji pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan disamaratakan. Upah pegawai nantinya ditentukan berdasarkan kemampuan usaha dan pendapatan masing-masing koperasi di daerah.

TANGSEL
Skema Sewa Kendaraan Dinas Pemkot Tangsel Dinilai Lebih Hemat Anggaran daripada Beli

Skema Sewa Kendaraan Dinas Pemkot Tangsel Dinilai Lebih Hemat Anggaran daripada Beli

Selasa, 14 Juli 2026 | 18:48

Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengalokasikan anggaran untuk menyewa kendaraan dinas pada tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam efisiensi fiskal yang pragmatis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill