TANGERANG-Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten mengaku resah dengan masuknya pengusaha dan tenaga kerja asing akibat adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asea (MEA).

Mereka menilai akan berdampak tak hanya kepada para pengusaha local, tapi juga masyarakat yang mencari lapangan pekerjaan.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi Kadin Banten dengan Calon Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2020,  Maxi Gunawan di Hotel Olive, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Selasa (6/10).

Dalam diskusi tersebut, diutarakan bahwa saat ini di Banten sudah ada 600 pekerja asing. Selain itu, pengusaha asing pun mulai menggarap proyek-proyek pembangunan di Banten yang bekerja sama dengan pemerintah pusat.

“Karena khawatir persaingan dengan asing, sejumlah Kadin di Banten seperti Cilegon sudah menetapkan aturan. Jika ada investor mau masuk ke sana, harus menjadi anggota Kadin Cilegon lebih dulu agar bisa memberikan kontribusi,” kata Ketua Kadin Banten Mulyadi Jayabaya.

Pihaknya pun mempertanyakan langkah strategis yang akan dilakukan Maxi Gunawan jika nanti terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia.

Menanggapi hal itu, Maxi Gunawan mengatakan bahwa MEA bukanlah hal yang buruk, justru merupakan suatu tantangan. Dia meminta agar Kadin di daerah tidak perlu khawatir, namun harus mengintropeksi apa saja kelemahan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin.

“MEA tidak bisa dicegah, karena ini kaitannya dengan pasar global, bukan berarti jelek. Tinggal nanti bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah untuk membuat kebijakan agar investor asing ini untuk mendorong ekspor produk dari negeri kita,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, perlu disadari bahwa sumber daya manusia lokal belum sebanding dengan negara asian. Karena itu, harus meningkatkan kemampauan SDM melalui pendidikan kejuruan.

“Banten ini kan sudah terkenal dengan industri baja, SDM nya harus didorong dan terfokus ke bidang tersebut, begitu juga dengan industri lain yang ada di Banten. Ini juga perlu dorongan dari pemerintah,” jelasnya.