Connect With Us

Permudah Investasi, DPRD Banten Godok Regulasi Produk Unggulan

Mohamad Romli | Kamis, 8 Maret 2018 | 13:00

Ade Awaludin, Ketua Pansus Raperda RPIP Provinsi Banten. (@TangerangNews / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-DPRD Banten bersama pelaksana kebijakan daerah, yakni Pemprov Banten tengah menggodok regulasi yang mendorong Pemprov untuk fokus pada produk unggulan daerah. Rencana strategis itu dituangkan dalam draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten atau Kota (RPIP).

Ade Awaludin, Ketua Pansus Raperda RPIP Provinsi Banten kepada TangerangNews.com menuturkan, raperda tersebut sangat penting sebagai landasan untuk mengembangkan sektor-sektor industri strategis di Banten disaat Pemerintah Pusat tengah gencar melakukan penguatan pembangunan industri.

"Raperda ini merupakan turunan atau amanah dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ( RIPIN ) Tahun 2015  - 2035 dimana setiap provinsi dan kabupaten/kota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi," ujarnya, Kamis (8/3/2018).

Subtansi raperda itu dibeberkannya memuat  kebijakan penguatan dan pengembangan sektor-sektor industri yang berbasis kompetensi. Industri unggulan yang saat ini telah ada seperti pangan, farmasi, tekstil dan alas kaki, industri kreatif serta industri lainnya.

Selain itu, sektor industri kecil yang telah ada pun tak luput dari perhatian, seperti konveksi, tahu dan tempe dan sebagainya.

"Raperda ini sangat menentukan arah dan fokus kegiatan-kegiatan industri di wilayah Provinsi Banten sehingga memudahkan dunia usaha atau para investor dalam melakukan kegiatan usaha atau investasinya di Banten," tambah politisi partai Gerinda itu.

Melalui raperda ini juga, diharapkan regionalisasi wilayah Industri pun terjadi, sehingga kegiatan industri berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

"Karenanya skema RPIP Provinsi Banten kita dorong adanya aturan bahwa kegiatan industri harus mengakomodir sekian persen UMKM dan menyediakan SIKIM di lingkungan perusahaan," tegasnya.

Ia menilai di beberapa daerah regulasi semacam ini sudah berjalan dan berdampak terhadap keharmonisan dan kesatuan arah antara Kabupaten/Kota dengan pihak Provinsi.

"Contohnya di Jawa Tengah dengan industri Kendalnya dan Jawa Barat dan Jababeka di Cikarang," tukasnya.(RAZ/RGI)

KOTA TANGERANG
KPU Kota Tangerang Buka Seleksi PPK Pilkada 2024

KPU Kota Tangerang Buka Seleksi PPK Pilkada 2024

Selasa, 23 April 2024 | 16:35

Seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Tangerang telah dibuka.

BISNIS
Diumumkan Hari Ini, Simak Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Diumumkan Hari Ini, Simak Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Selasa, 23 April 2024 | 13:07

Hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024 sudah dapat dicek mulai Selasa, 23 April 2024.

WISATA
Libur Lebaran 2024, 6 Rekomendasi Wisata Belanja di Kota Tangerang

Libur Lebaran 2024, 6 Rekomendasi Wisata Belanja di Kota Tangerang

Jumat, 12 April 2024 | 06:54

Selama libur Lebaran 2024, Kota Tangerang memiliki berbagai tempat yang masih dapat dikunjungi.

TEKNO
Dinilai Ilegal, RT/RW Net Bisa Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp600 Juta

Dinilai Ilegal, RT/RW Net Bisa Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp600 Juta

Senin, 22 April 2024 | 19:03

Saat ini RT/RW Net tengah ramai dipersoalkan. RT/RW Net diketahui sebagai seseorang atau kelompok masyarakat yang menggunakan jaringan internet ISP, kemudian jaringan tersebut didistribusikan kembali ke warga setempat, namun dengan tarif tertentu.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill