Connect With Us

Warga Banten Capai 12,7 Juta, BKKBN Gencarkan KB

Maya Sahurina | Kamis, 29 November 2018 | 15:41

Sosialisasi Promosi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) Berkualitas dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di halaman kantor Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/11/2018). (TangerangNews/2018 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten mencatat, hingga tahun 2018 jumlah penduduk Banten mencapai 12,7 juta jiwa. 

Dari jumlah tersebut, Banten menempati urutan penduduk terbanyak ke lima di Indonesia setelah Jawa Barat (18,37 persen), Jawa Timur (14,91 persen), Jawa  Tengah (13,01 persen) dan Sumatera Utara (5,44 persen).

Dikatakan Nurizky Permanajati, Kabid KBKR perwakilan BKKBN Provinsi Banten, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banten, laju pertumbuhan penduduk pada Juni 2018 sebesar 1,94 persen, masih diatas angka rata-rata nasional sebesar 1,19 persen.

"Sehingga kita mempunyai tugas untuk mengatur jumlah penduduk dan angka kelahiran," bebernya saat menggelar Sosialisasi Promosi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) Berkualitas dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di halaman kantor Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus mempunyai komitmen, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi pemberi layanan metode kontrasepsi jangka panjang. 

Ditambahkan Nurizky, Kabupaten Tangareng sendiri menempati posisi rangking kedua untuk tingkat kematian ibu saat melahirkan. Sehingga, perlu kerja keras untuk meningkatkan layanan kesehatan pada kelompok perempuan.

"Kegiatan ini juga untuk promosi meningkatkan cakupan pelayanan berkualitas dalam program pemberdayaan kesejahteraan keluarga berencana dan kesehatan," tambahnya.

Untuk memberikan rasa nyaman, lanjut dia, masyarakat harus memiliki asuransi jaminan kesehatan, salah satunya BPJS Kesehatan. 

Karena dengan terdaftar sebagai peserta, masyarakat yang sehat bisa menolong yang sakit, dan yang sakit bisa tertolong karena berobatnya menjadi mudah.

"Ibu-ibu harus mempunyai kartu BPJS agar pelayanannya pun juga baik," imbaunya kepada ratusan peserta sosialisasi yang didominasi kaum perempuan.

Terkait program KB, sosok yang biasa disapa Kiki ini mengatakan, KB tidak hanya sebatas alat kontrasepsi melainkan juga tentang konseling kesehatan reproduksi.

"Jadi dengan ikut KB, kesehatan reproduksi juga terjaga, karena bisa mendapatkan layanan konseling dari petugas," katanya.(RAZ/HRU)

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

KAB. TANGERANG
Bakar Sampah Picu 6 Jam Kebakaran Gudang Paralon di Legok, Pekerja Jebol Tembok Selamatkan Diri

Bakar Sampah Picu 6 Jam Kebakaran Gudang Paralon di Legok, Pekerja Jebol Tembok Selamatkan Diri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:42

Kebakaran hebat melanda gudang paralon (PVC) milik PT Mitra Bangun Abadi (PIPA ONE PLUS) di Jalan Angsana Lestari II, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, pada Selasa sore 13 Oktober 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill