Connect With Us

Diperas Pejabat, Alasan Kenapa Harga Properti Mahal

Muhamad Heru | Rabu, 30 Januari 2019 | 14:14

| Dibaca : 2994

Ketua Umum LSM Gerakan Anti Korupso (Gempur) Saprudin Roy. (TangerangNews/2019 / Muhamad Heru)

 

TANGERANGNEWS.com-Para pengusaha properti yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (AP2ERSI) mengeluhkan para oknum pejabat pemerintahan yang kerap menjadikan mereka obyek pemerasan, saat hendak mengurus perijinan proyek perumahan maupun apartemen.

"Selama ini memang para pengusaha properti selalu diperas pejabat, ini yang harus segera diakhiri. Pengusaha adalah mitra pemerintah dalam membangun kebutuhan perumahan maupun apartemen bagi masyarakat."  Kata Ketua Umum LSM Gerakan Anti Korupso (Gempur) Saprudin Roy di kediamannya di Pondok Aren, Tangsel, Selasa (29/1/2019).

Roy yang juga sebagai pengusaha properti ini mengerti benar kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekannya sesama pengusaha di seluruh Indonesia terkait dengan perijinan dan sertifikat perumahan.

"Keluhan kawan-kawan pengusaha properti di berbagai daerah, nyaris sama yakni soal tingginya biaya perijinan yang dikenakan. Sebenarnya biaya resmi perijinan itu murah, tapi terlampau banyak biaya-biaya tak resmi yang dipatok oknum pejabat kepada pengusaha, sehingga biaya perijinan dan sertifikat menjadi tinggi. Bahkan bisa lebih dari sepuluh kali lipat dari biaya resminya, ini yang tidak boleh terjadi lagi kedepan," ungkapnya.

Menurutnya, oknum-oknum pejabat kerap mempersulit pengusaha yang ingin mengurus perijinan proyek dengan alasan yang kadang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada.

Ketika semua syarat-syarat dan prosedur perijinan sudah dipenuhi oleh pengusaha, tetap saja mereka harus mengeluarkan 'pelicin' yang nilainya tidak sedikit. Akibatnya harga jual properti pun jadi lebih tinggi.

"Kalau tidak ada pelicin jangan harap ijin bisa keluar. Hal-hal semacam ini kedepannya tidak boleh lagi terjadi," ujarnya.

Aksi pungli yang telah menjadi kebiasan ini membuat para pengusaha geram hingga memutuskan untuk melawannya dengan bergabung ke LSM Gempur.

Seidikitnya ada 145 pengusaha properti di seluruh Indonesia yang akan bergabung untuk memberantas praktek-praktek kotor para oknum birokrat, yang selama ini banyak menyusahkan para pengusaha.

"Kalau pengusaha sudah memenuhi seluruh persyaratan perijinan tapi masih dipersulit yang ujung-ujungnya adalah permintaan upeti dari oknum pejabat, ini yang harus dilawan. Kalau perlu kita kerahkan puluhan ribu massa Gempur untuk berdemo," tukasnya.

Rencananya usai Pilpres, Gempur dan AP2ERSI akan melakukan deklarasi anti korupsi dan pungli di Jakarta. Dimana dalam deklarasi tersebut mereka akan menggandeng KPK dalam memberangus pungli di bidang perijinan dan pelayanan publik.

Nurcholis Fadilah salah satu pengusaha yang berdomisili di Bogor menyambut baik rencana tersebut. Menurut dia dan rekan-rekan  lainnya merasa sejalan dengan visi misi Gempur dalam hal pemberantasan korupsi dan pungli yang marak terjadi.

"Saya ikut. Sebagai pengusaha saya juga kerap mengalami kesulitan dalam mengurus perijinan," tuturnya.(RAZ/HRU)

NASIONAL
Kemungkinan Ada Efek Samping Vaksin COVID-19, Kemenkes: Jangan Takut

Kemungkinan Ada Efek Samping Vaksin COVID-19, Kemenkes: Jangan Takut

Rabu, 13 Januari 2021 | 13:19

TANGERANGNEWS.com-Vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dimulai pada hari

BANTEN
PSBB di Banten Kembali Diperpanjang, Kali Ini 30 Hari

PSBB di Banten Kembali Diperpanjang, Kali Ini 30 Hari

Rabu, 20 Januari 2021 | 11:44

TANGERANGNEWS.com-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Banten kembali diperpanjang. Namun aturan yang biasanya berlaku selama 14 hari, kini menjadi 30 hari

TANGSEL
Semrawut Untaian Kabel Halangi Akses Jalan Warga Ciater Tangerang Selatan

Semrawut Untaian Kabel Halangi Akses Jalan Warga Ciater Tangerang Selatan

Sabtu, 23 Januari 2021 | 19:26

TANGERANGNEWS.com-Persoalan kabel semrawut menjuntai menghalangi

HIBURAN
Destinasi Wisata Budaya Klenteng Boen Tek Bio

Destinasi Wisata Budaya Klenteng Boen Tek Bio

Jumat, 22 Januari 2021 | 09:48

Oleh: Riska Melani

"Jika masa lalu tidak berjalan sesuai yang Anda inginkan, bukan berarti masa depan bisa menjadi lebih baik dari yang selalu Anda bayangkan"

@TangerangNews