Connect With Us

PPDB 2019 Dikeluhkan, Begini Kata Dindik Banten

Maya Sahurina | Senin, 17 Juni 2019 | 13:21

Maksis Sakhabi, MAP (Pelaksana KCD Kab. Tangerang). (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Masyarakat Kabupaten Tangerang khsusnya para calon murid mengeluhkan minimnya informasi mengenai pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA dan SMK tahun 2019.

Abdul, salah satu warga Cikupa Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau hari ini PPDB online telah dibuka.

"Saya tidak tahu kalau hari ini hari pertama PPDB dan menurut saya juga bikin ribet kami," ungkapnya, Senin (17/6/2019).

Sementara Kepala Cabang Dinas Kabupaten Tangerang pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Maksis Sakhabi menerangkan, terkait dengan keluhan masyarakat akan informasi PPDB, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara bertahap.

"Kami lakukan sosialisasi dikalangan para kepala sekolah dan penyelenggara sekolah dan kami juga tekankan kepada pihak sekolah agar hasil sosialisasi itu langsung informasikan lagi ke masyarakat," jelasnya.

Menurut Maksis, karena adanya peraturan zonasi, jadi lebih efektif jika pihak sekolah yang melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kalau ada masyarakat yang belum tahu, kami mohon maaf atas kekurangan ini. Tetapi nanti kami akan sampaikan kembali kepada pihak sekolah agar segera kembali memberikan sosialisasi, mengingat waktunya sangat singkat," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, pendaftaran PPDB hanya berlangsung 1 minggu, karena pihaknya hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kalau soal waktu 7 hari ini karena memang sudah aturan dari pusat, kita hanya mengikuti acuan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kalau kita lihat sejauh ini tidak ada kendala serius," tukasnya.(RAZ/RGI)

KOTA TANGERANG
Camat Jatiuwung Ajak 6 Perusahaan Bedah 4 Rumah Warga Senilai Rp 200 Juta

Camat Jatiuwung Ajak 6 Perusahaan Bedah 4 Rumah Warga Senilai Rp 200 Juta

Jumat, 9 Oktober 2026 | 21:12

Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill