Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya
Selasa, 23 Juni 2026 | 11:51
Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
TANGERANGNEWS.com - Polda Banten mengajak kaum milenial di Banten perangi berita bohong dan hoax untuk menjaga persaruan dan kesatuan bangsa. Polisi menyamakan hoax dengan narkoba hingga harus diperangi.
Kemunculan informasi hoax semakin berseliweran di media sosial, kemunculannya membuat siapa saja bisa terkena pidama jika ikut menyebarluaskan bahkan membuat hoax.
BACA JUGA:
"Makanya kita ajak masyarakat mahasiswa, warga dan milenial agar tidak termakan hoax. Nantinya tidak ada lagi yang termakan hoax dan isu tidak benar," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi seusai acara Workshop Penguatan Tim Media Online dan Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Banten, Kamis (18/7/2019).

Selain kaum milenial, Polda Banten mengajak masyarakat umum dalam penyelenggaraan acara tersebut. Ia juga meminta masyarakat tidak gampang tertimpa info yang belum valid.
Masyarakat diminta merujuk media yang sudah terverifikasi dan jelas sumber beritanya. Dengan begitu, berita bohong atau hoax bisa diminimalisir.
"Dengan adanya kegiatan ini juga masyarakat bisa teredukasi mengerti dan bagaiamana cara melihat, mencegah dan tidak menyebarkan hoaks. Karena risiko akan melanggar hukum apabila menyebarkan itu," ujarnya.
Agar terhindar dari hoaks, Edy mengimbau setiap warga Banten harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Dengan begitu, tak ada lagi yang mudah terpapar hoaks. (MI/MRI/RGI).
TODAY TAGPemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
Demo yang digelar Mahasiswa beberapa waktu lalu, terkait protes kenaikan harga BBM menunjukan jika kenaikan harga BBM menjadi masalah besar di negeri ini, membuat kehidupan masyarakat bertambah sulit.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tangerang mendesak agar pemerintah daerah (Pemda) dapat membuat regulasi terkait pencegahan LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews