Connect With Us

Gubernur Banten Pertimbangkan Lockdown

Achmad Irfan Fauzi | Sabtu, 6 Februari 2021 | 17:46

Gubernur Banten Wahidin Halim. (TangerangNews / Istimewa)

 

TANGERANGNEWS.com-Gubernur Banten Wahidin Halim mempertimbangkan penerapan lockdown wilayah. Hal itu terjadi menyusul masih tingginya angka kasus penularan COVID-19. 

 

Namun, itu masih dalam kajian mendalam. Sebab sejumlah cara telah dilakukan mulai dari PSBB hingga pembatasan kegiatan dengan disertai sanksi. Meski begitu apa yang dilakukan belum mampu menekan angka penularan COVID-19.

“Kalau dilihat-lihat mungkin lockdown menjadi pilihan,” kata Wahidin Halim saat ditemui di kediamannya, Sabtu (6/2/2021). 

 

“Tetapi itu perlu dilihat lagi, karena kesulitan. Mengatasi COVID-19, tetapi dilain pihak juga memulihkan ekonomi,” katanya. 

 

Gubernur mengaku masih mencari formula penanganan pandemi.

TOKOH
KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

Senin, 7 September 2026 | 15:29

‎Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

KAB. TANGERANG
Musang Sampai Kera di Kabupaten Tangerang Divaksin Rabies

Musang Sampai Kera di Kabupaten Tangerang Divaksin Rabies

Senin, 12 Oktober 2026 | 19:12

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) memberikan layanan Vaksinasi Rabies Gratis bagi hewan peliharaan warga.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill