Connect With Us

Kapolda Ingatkan Personel Netral di Pilkades Banten Serentak

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 10 Oktober 2021 | 17:48

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto. (@TangerangNews / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Provinsi Banten disoroti Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto. Dia meminta agar personel yang bertugas menjaga keamanan Pilkades tetap netral.

"Saya berharap agar seluruh personel tidak ada yang terlibat dalam menentukan pemenangan salah satu calon Kades," ujar Rudy seperti dilansir dari Detikcom, Minggu 10 Oktober 2021.

Pilkades hari ini digelar di Kabupaten Tangerang. Dalam waktu dekat pemilihan, juga dilakukan di Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang.

Rudy mengingatkan, bagi siapapun yang melanggar netralitas saat Pilkades akan ada sanki kode etik profesi kepolisian. “Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi,” tegasnya.

Diirnya juga mendorong agar Pilkades jangan jadi klaster baru COVID-19. Bila perlu ada fasilitas vaksinasi saat pemilihan.

"Koordinasikan dengan panitia pelaksana Pilkades untuk menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan dan serbuan vaksinasi kepada pemilih," katanya.

Rencananya, Pilkades di Kabupaten Pandeglang akan digelar 17 Oktober, Lebak 24 Oktober dan Kabupaten Serang pada sekitar bulan November.

PROPERTI
Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:06

Calon pembeli rumah kini bisa melihat langsung hunian Allurea Type E di Asthara Skyfront City.

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill