TANGERANGNEWS.com-Kenaikan tarif Tol Tangerang-Merak telah resmi diberlakukan sejak 3 Januari 2023, lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri menyatakan telah menolak kenaikan tarif ini sedari awal.
Menurutnya, kualitas pelayanan dari Tol Tangerang-Merak masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan sehingga belum layak untuk menaikkan tarif.
“Dari awal kami Aptrindo tidak setuju kenaikan tarif tol setiap 2 tahun, karena SPM-nya (Standar Pelayanan Minimal) masih belum dipenuhi,” tegasnya seperti dikutip dari faktabanten.co.id, Selasa 10 Januari 2023.
Syaiful menyebut, kemacetan masih kerap terjadi di Tol Tangerang-Merak lantaran lambatnya pengerjaan dari perluasan dan penambahan jalan tol.
Selain itu, masih banyak terjadi pencurian, serta kurangnya rambu-rambu jalan.
“Bahkan, hampir setiap minggu ada kecelakaan di Tol Tangerang-Merak. Itu menandakan masih belum terpenuhinya standar pelayanan yang sudah diatur,” katanya.
Sementara itu, menanggapi kritikan dari berbagai pihak, Astra Infra Tol Tangerang-Merak selaku pengelola mengaku menerimanya sebagai dorongan untuk kedepannya menjadi lebih baik.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Departemen Corporate Social Responsibility (CSR) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Astra Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah.
“Pada prinsipnya kami sangat terbuka terhadap kritik yang membangun, karena akan memacu kami untuk memberikan pelayanan lebih baik ke depannya,” ucap Uswatun Hasanah.
Pihaknya akan segera menindaklanjuti kritik dan masukan yang dilayangkan, termasuk mengenai percepatan pembangunan di jalan Tol Tangerang-Merak.
Hasanah pun meminta kerjasama dengan seluruh pihak-pihak terkait termasuk pengguna jalan, untuk bersama-sama menjaga kualitas tol tetap dalam kondisi yang baik.
“Kami juga berharap kerjasama untuk sama-sama menjaga fasilitas publik jalan tol ini agar tetap terjaga kualitasnya,” tuturnya.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
TODAY TAG
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berencana memberikan bantuan berupa Elektrokardiogram (EKG), sebuah alat yang merekam aktivitas jantung guna mendeteksi gangguan kardiovaskular.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan pengeroyokan kader Banser yang melibatkan Habib Bahar bin Smith.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
