TANGERANGNEWS.com- Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memprotes Komisi Pemilihan Umum lantaran dinilai tidak memberikan biaya transportasi pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) yang sesuai.
Salah satu anggota KPPS Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Lendy mengaku belum diberikan biaya transportasi pelantikan yang diikutinya pada Kamis, 25 Januari 2024, lalu.
"Bimtek pun saya ikuti dan sudah selesai, tapi uang transport-nya tidak ada," ujarnya dikutip dari RRI, Selasa, 30 Januari 2024.
Menurutnya, setiap anggota KPPS yang mengikuti pelantikan dan bimtek seharusnya memperoleh sejumlah uang dengan besaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Namun, dirinya belum juga diberi pemberitahuan terkait pencairan biaya tersebut.
"Di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk ini, katanya hanya Rp100 ribu per orang. Tapi, kapan itu diberikan oleh KPU, belum juga ada pemberitahuan," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Nurdin, anggota KPPS Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Menurut dia, bukan hanya biaya transportasi, namun makanan yang diberikan juga tidak sesuai.
"Cuma snack saja yang saya terima, itu pun hanya berisi air mineral, dua kue seperti sisaan, dan kacang goreng," ucap Nurdin.
Menanggapi itu, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang Reva menjelaskan, para anggota KPPS memang akan mendapatkan uang transportasi saat pelantikan dan bimtek.
Kendati begitu, uang transportasi belum dibayarkan secara langsung karena harus melewati beberapa proses, seperti misalnya data lokasi pelaksanaan.
"Nah, data ini informasi dari Kasubag kami belum menerima lengkap," imbuhnya.
Reva menegaskan, proses pengajuan hingga pencarian akan berlangsung selama dua hari. Untuk itu, ia menjamin anggota KPPS akan menerima biaya transport saat pelantikan maupun bimtek.
Seorang tukang bakso berinisial S, 47, diamuk massa setelah diketahui melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap remaja berusia 16 tahun di Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
TODAY TAG
Pemerintah tengah mengupayakan transformasi pada Perum Bulog untuk mengembalikan perannya sebagai stabilisator pangan utama, serupa dengan fungsi strategisnya pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Wisata air perahu kano Kota Tangerang kembali beroperasi, setelah sempat dihentikan karena aliran Kali Sipon surut.
Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
