BPK Berikan WDP Untuk Pemprov Banten

Denny Bagus Irawan | Rabu, 30 Mei 2012 | 18:52

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)

SERANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten memberikan opini atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2011, wajar dengan pengecualian (WDP). Opini WDP yang diperoleh Pemprov Banten ini, karena pemberian dana hibah yang dikeluarkan Provinsi Banten sebesar Rp68,3 miliar belum dilengkapi dengan laporan pertanggung jawabannya.

Temuan lain yakni sebanyak 229 penerima bantuan sosial (bansos) pada 2010 senilai Rp3,87 miliar dan 197 penerima bansos pada 2011 senilai Rp3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi sebagai penerima.

BPK juga menemukan anggaran Rp18,13 miliar di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Banten yang dikelola diluar mekanisme serta tidak disertai pertanggungjawaban dan pencatatan yang memadai.

Tidak hanya itu, BPK juga mengungkap lima masalah terkait sistem pengendalian intern dan tujuh temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut yakni terjadinya pemahalan harga sebesar Rp578,23 juta dalam pengadaan barang dan jasa, kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan serta denda keterlambatan Rp173,35 juta yang belum dipungut.

Ketua BPK Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara mengatakan, tiga bulan setelah penggunaan anggaran selesai, Pemprov Banten menyampaikan laporan kepada BPK dan dilakukan penelitian selama dua bulan.

“Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011 adalah WDP,” kata Nyoman dalam sambutannya dalam rapat paripurna DPRD Banten, Rabu (30/5).

Nyoman juga mengatakan, dalam nota pemberian dana hibah, penerima wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan. Saat pemeriksaan berakhir, lanjutnya, terdapat 53 penerima dana hibah 2010 dengan nilai Rp11,70 miliar dan 39 penerima dana hibah 2011 senilai Rp56,60 miliar yang belum memberikan laporan.

“BPK juga menemukan, dari 1.414 penerima bansos. Hasil konfirmasi, sebanyak 229 penerima telah menjawab, namun tidak mengkonfirmasi menerima bantuan,” ujarnya. (FUA)

TagsAirin Rachmi Diany Tangsel Tak Raih WTP

Terpopuler

OPINI

Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Senin, 18 November 2024 | 14:36

Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak

TODAY TAG

MANCANEGARA

Kembali ke Gedung Putih, Donald Trump Terpilih Jadi Presiden Amerika Serikat ke-47

Kamis, 7 November 2024 | 09:27

Donald Trump resmi kembali ke Gedung Putih setelah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Kemenangan ini diumumkan oleh kantor berita The Associated Press pada Rabu dini hari waktu setempat.

NASIONAL

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.