TANGERANGNEWS.com-Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL Commuter Line dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 per 25 kilometer pertama mulai 1 April 2022. Sedangkan untuk 10 km selanjutnya dikenakan penambahan sebesar Rp.1000.
Jadi misalnya, perjalanan pada 25 km pertama nantinya akan dikenakan tarif Rp5.000, sedangkan perjalanan pada 35 km tarifnya ditambah Rp1.000 dari tarif 25 km pertama, dan begitu seterusnya.
“Rekomendasi usulan kenaikan tarif merupakan hasil kajian Ability to Pay (kemampuan membayar) serta Willingnes to Pay (kesediaan pengguna untuk membayar) pada pengguna kereta api perkotaan pada lintas Jabodetabek,” kata Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Arif Anwar di Jakarta, Rabu 12 Januari 2022, dikutip dari Sindo.
Berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya di Jabodetabek, rata ATP atau kemampuan membayar masyarakat adalah sebesar Rp8.486 untuk ongkos KRL. Sedangkan WTP alias keinginan untuk membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp4.625.
Adapun total responden semua lintas (Bogor, Bekasi, Serpong, dan Tanggerang) adalah 6.841 orang. Terdiri dari responden pria 51% (3.577 orang) dan wanita sebesar 49% (3.364 orang).
Sedangkan komposisi responden adalah pekerja sebesar 53%, produktif lain (sektor informal) 23%, serta pengguna untuk wisata dan rekreasi sebanyak 8%, dan 18% untuk keperluan lain.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Jajaran Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya membongkar maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masih didominasi oleh modus klasik menggunakan kunci T.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews