TANGERANGNEWS.com-Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan sistem penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menerapkan QR Code.
Bank Indonesia bekerja sama dengan industri sistem pembayaran mengembangkan QRIS guna mempermudah proses transaksi sekaligus menjadi lebih cepat dan lebih terjamin keamanannya.
Namun, kehadiran QRIS ini pun menjadi bahan perbincangan warganet mengenai bagaimana cara penyebutan dari sistem pembayaran tersebut.
Bahkan, kata kunci QRIS sempat menjadi trending topics di twitter hingga 70,8 ribu tweet.
Salah satu Youtuber ternama, Nessie Judge turut berkomentar mengenai QRIS tersebut. Ia mencoba menjelaskan bagaimana cara penyebutan QRIS yang benar.
"IT'S QYURIS NOT KRIS, i'm so sorry bapak-bapak, it's English, u set this up yourselves hahaha," cuitnya seperti dikutip pada Jumat 3 Februari 2023.
Nessie pun membandingkan cara penyebutan QRIS dengan brand-brand ternama lainnya.
"It's Mekdi for McD bukan Mekde. Keyefsi for KFC bukan Kaefce. Eichenem for H&M bukan Hadanem. Wkwkw jangan berantakin otak kita yang sudah berantakan ini," imbuhnya.
Namun, alih-alih mendapat respon positif, Nessie justru dihujat oleh warganet yang tidak setuju dengan penjelasannya.
"Kalo logika Anda begitu, harusnya QUICK dibaca KYUIK donk, QUEEN dibaca KYUIN. Kalo tulisannya Q-RIS, bener dibaca KYURIS, tapi ini kan QRIS yg ditulis secara tersambung, yg artinya semua huruf melebur jadi 1 kata," ujar @KingofSunshine2.
"Sorry Nessie, I'm against you this time. If it's Q-RIS, then you read it as QYURIS. But it's QRIS. Why would you separate the Q?," kata @catlover84
"Influencer kok malah nentang? Harusnya mendukung penggunaan KRIS dengan sebutan yang benar. Apa harus diendorse dulu ?," tukas @imananda01.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menerima penghargaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2026 atas dukungan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews