Retribusi BTS di Kabupaten Tangerang Bocor

Jangkar | Rabu, 18 September 2013 | 17:51

Tampak Tower di Kabupaten Tangerang (Jangkar / TangerangNews)

TANGERANG-Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang memanggil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang, Rabu (18/9/2013).

Pemanggilan tersebut dipicu atas dugaan bocornya PAD retribusi menara tower atau Base Transceiver Station (BTS).

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tangerang , Yusuf Herawan mengatakan, jumlah target pendapatan asli derah (PAD) retribusi tahun 2013 sebesar Rp140 juta.
"Kami akan memaksimalkan potensi retribusi tower menara," ujar Yusuf.

Diketahui, tahun 2012 PAD retribusi menara hanya Rp7,6 juta dari potensi Rp199 juta.Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, TB Entus Satibi mengatakan, ditemukan data yang tidak sinkron antara data Dishubkominfo dengan BP2T Kabupaten Tangerang.

"Data BP2T ada 364 menara sedangkan data dari Dishubkominfo 350 dan hanya 305 yang mereka data," sesal Entus.

TagsDPRD Zaki Iskandar

Terpopuler

TANGSEL

Idulfitri 2025, Wakil Wali Kota Tangsel Berpesan Tetap Jaga Kualitas Keimanan Usai Puasa

Senin, 31 Maret 2025 | 13:00

Wakil Wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichan melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Islamic Center Baiturrahim, Kecamatan Serpong, Senin 31 Maret 2025.

TODAY TAG

KOTA TANGERANG

Paca Lebaran, Pelayanan Kesehatan di Kota Tangerang Kembali Buka Hari ini

Jumat, 4 April 2025 | 13:52

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang memastikan pelayanan kesehatan akan kembali beroperasi normal pascacuti bersama Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

BANDARA

Hari ini Puncak Arus Mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Penumpang Diprediksi Capai 243 Ribu

Jumat, 28 Maret 2025 | 17:59

Puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang diperkirakan terjadi pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025.

NASIONAL

Sertifikat Tanah Lama Belum Terpetakan, Masyarakat Diimbau Cek ke Kantor Pertanahan

Kamis, 3 April 2025 | 14:10

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah lama yang belum memiliki peta kadastral.