Connect With Us

Buruh Tangerang Maksa Ingin Tutup Tol Bitung

Jangkar | Senin, 28 Oktober 2013 | 15:31

Buruh mau masuk ke Tol Tangerang-Merak (Jangkar / TangerangNews)



TANGERANG-Ratusan buruh dari berbagai elemen kembali melakukan aksi unjuk rasa,  Senin (28/10) siang.  Dalam aksinya, mereka  nekat hendak memblokir Tol Bitung. Namun, upaya mereka gagal karena sejumlah anggot kepolisian telah memblokade aksi mereka sehingga tidak sampai masuk ke tol.
 
Meski begitu akibat aksi mereka, Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan pintu Tol Bitung dari berbagai arah lumpuh total. Sebab, buruh berdiri menutupi Jalan Raya Serang sekitar 10 menit.

Koswara Koordinator Aksi seluruh gabungan serikat buruh mengatakan, aksi itu dilakukan agar UMK di Provinsi Banten kembali naik dari Rp2,2 juta menjadi Rp3,7 juta. "Kami menolak upah murah. Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden SBY menghapuskan Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang mekanisme penentuan UMK," katanya.

Menurut Koswara, buruh juga jelas menentang keras sistem kerja alih daya (outsourcing). Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) itu juga mengatakan,  pihaknya menuntuk pemerintah untuk membenahi jaminan sosial terhadap buruh.

"Buruh perlu perlindungan dan perlu kesejahteraan, sehingga kami mendesak agar kenaikan UMK 50% untuk tahun depan," pungkasnya. 
OPINI
Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Senin, 18 November 2024 | 14:36

Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak

TEKNO
Sejumlah Pemda Termasuk Banten Gunakan Teknologi Geospasial ArcGIS

Sejumlah Pemda Termasuk Banten Gunakan Teknologi Geospasial ArcGIS

Jumat, 22 November 2024 | 15:51

Teknologi geospasial canggih ArcGIS, buatan Esri Indonesia telah diimplementasikan di berbagai provinsi dan kota utama di Indonesia, untuk mendukung pemerintah daerah (pemda) dalam mengambil keputusan berbasis data.

NASIONAL
Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill