TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 140 ribu lebih kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Tangerang belum tercetak. Hal tersebut disebabkan, kurangnya blanko yang diterima pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang.
"Kita hanya menerima 10 ribu blanko. Padahal, yang kita butuhkan ada 150 ribu lebih blanko untuk melakukan percetakan e-KTP," ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Uyung Mulyardi, Rabu (17/5/2017).
Sejauh ini, kata Uyung, dari jumlah blanko yang diterima tersebut pun sudah 9 ribu blanko yang digunakan.
"Sudah 9 ribu e-KTP yang dicetak, masih ada ratusan ribu lagi. Ini karena, blanko yang kita dapatkan hanya sedikit. Ini pun, e-KTP yang dicetak itu didahulukan untuk penduduk yang sudah perekaman pada tahun 2016 awal hinggal Oktober 2016. Sedangkan, untuk yang melakukan perekaman pada November 2016 sampai saat ini belum dicetak dan masih harus bersabar," terangnya.
Pihaknya pun meminta agar masyarakat lebih bersabar terkait penerimaan e-KTP. "Kita minta masyarakat bersabar karena ini dari pusatnya bukan daerah. Kita tentu keinginannya e-KTP siap dicetak secepatnya tapi dengan keterbatasan blanko ini kita juga sulit. Sejauh ini, alternatifnya tentu menggunakan surat keterangan," tandasnya
Praktisi keamanan siber asal Indonesia, Stephanus Sunarto Purnomo, berhasil menemukan celah keamanan pada sistem NASA. Setelah melalui proses validasi mendalam, celah ini berpotensi memaparkan lebih dari 5.000 kredensial internal.
TODAY TAG
Kabar duka datang dari dunia kependidikan Tangerang, rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Desri Arwen meninggal dunia pada Jumat, 28 Agustus 2026, di RS Sari Asih Sangiang, pukul 11.14 WIB.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang Taufik Syahzaeni mengaku belum mampu merekonstruksi jalan rusak secara menyeluruh pada tahun ini karena kemampuan fiskal daerah.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews