About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Kriminal Tangerang#Nataru 2026#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Cuaca Tangerang#Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Pembunuhan di Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Pelecehan Seksual#Properti Tangerang

Konflik Tanah, DPRD Kabupaten Tangerang Akan Sidak Ke Desa Dangdang

Mohamad Romli | Senin, 22 Mei 2017 | 14:30

Ratusan orang dari Forum Masyarakat Desa Dangdang (FMD) berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (22/5/2017). (@TangerangNews2017 / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com - Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang akan melakukan sidak ke Desa Dangdang, Cisauk, Kabupaten Tangerang untuk mengetahui kondisi perijinan tanah yang dipegang oleh PT. Bhanda Wibawa Asri di Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk.

 
Hal tersebut mengemuka setelah dilakukan pertemuan antara perwakilan warga Desa Dangdang dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tangerang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (22/5/2017).
 
"Sidak akan dilakukan hari Rabu, 24 Mei 2017, jam 10.00, sidak dilakukan untuk mengetahui kondisi perijinan yang dipegang oleh PT. Bhanda Wibawa Asri," kata Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya.
 

 
Kesepakatan lainnya dalam pertemuan tersebut adalah dalam waktu dua minggu ke depan, akan dilakukan pertemuan kembali antara perwakilan Desa Dangdang dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tangerang untuk memastikan kejelasan data kepemilikan dari 18 sertifikat yang saat ini sedang diteliti oleh pihak BPN.
 
"Kejelasan data kepemilikan 18 sertifikat akan digelar kembali pertemuan pada Rabu, 7 Juni 2017," tandasnya.
 
Kesepakatan antara perwakilan warga Desa Dangdang dengan BPN tersebut kemudian dituangkan dalam MoU yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. 
 
Setelah didapatkan kesepakatan tersebut, massa aksi pun kemudian membubarkan diri.
TagsDPRDKabupaten Tangerang
RELATED ARTICLE
KOMENTAR ANDA
TEKNO
Gelar Acara Tanpa Ubah Daya Listrik, Begini Cara Akses Layanan Penyambungan Sementara di PLN Mobile

Gelar Acara Tanpa Ubah Daya Listrik, Begini Cara Akses Layanan Penyambungan Sementara di PLN Mobile

Selasa, 20 Januari 2026 | 08:58

Menggelar hajatan keluarga, pesta, atau proyek sementara lainnya tentunya membutuhkan listrik yang lebih besar.

today tagTODAY TAG
MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

PHOTO
photo
OPINI
Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Senin, 19 Januari 2026 | 15:43

Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.

TANGSEL
Darurat Sampah Tangsel, Benyamin Instruksikan ASN Kurangi Penggunaan Plastik

Darurat Sampah Tangsel, Benyamin Instruksikan ASN Kurangi Penggunaan Plastik

Senin, 19 Januari 2026 | 18:19

Status darurat sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Wali Kota Benyamin Davnie secara tegas menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi tumpukan sampah

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED