TANGERANGNEWS.com-Pengawasan atas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang perlu semakin diperketat. Karena berdasarkan pantauan TangerangNews, dalam beberapa kali digelar rapat paripurna, ketidakhadiran mereka mencapai puluhan orang, seperti pada rapat yang digelar hari ini, Rabu (2/1/2019).
Rapat paripurna diawal tahun itu bahkan hanya dihadiri setengah dari 50 jumlah wakil rakyat tersebut.
Dikonfirmasi awak media, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut sah, karena memenuhi kuorum.
"Kalau rapat paripurna terpenuhi syarat. Tapi secara etika (ketidakhadiran) harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengakui banyak anggota lembaga wakil rakyat pada kesempatan itu yang bolos.
Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang Dahyat Tunggara mengatakan bahwa secara lisan maupun tertulis dirinya sudah mengingatkan anggota DPRD yang sering membolos rapat paripurna. Namun, kata dia, tidak diindahkan oleh yang bersangkutan.
"Kami sudah berupaya sesuai dengan peraturan perundang
-undangan, sudah melayangkan surat ke tiap fraksi ditembuskan kepada pimpinan, namun dikembalikan lagi ke pihak masing-masing," ujarnya.
Bahkan, kata Dahyat, surat teguran itu sudah dua kali dilayangkan sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Tangerang.
"Surat pertama kami kirimkan 5 bulan yang lalu, dan surat kedua 2 bulan yang lalu," imbuhnya.
Masih kata Dahyat, rapat paripurna yang berlangsung hari ini adalah rapat pembukaan tahun sidang 2019. Selain pembukaan masa sidang, rapat itu juga membentuk Panitia Khusus (pansus) validasi data pemilih Kabupaten Tangerang untuk Pemilu 2019.
Sementara soal jumlah kehadiran, Dahyat mengakui hanya dihadiri setengah dari 50 anggota.
"Rapat hari ini hanya dihadiri 25 anggota, dan ada satu pimpinan yang tidak hadir, namun karena menjalankan tugas dari Ketua DPRD," tukasnya.
Pantauan TangerangNews pada beberapa rapat paripurna sebelumnya di tahun 2018, tak sedikit anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tidak hadir, sehingga barisan kursi kosong tampak terlihat meskipun masih memenuhi kuorum(MRI/RGI)
Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mulai berjalan pada Jumat 10 April 2026.
TODAY TAG
Masyarakat sudah bisa mencairkan saldo GoPay menjadi uang tunai melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Layanan ini hadir sebagai bagian dari kolaborasi BRI dengan ekosistem pembayaran digital untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Tangerang kini bisa bernapas lega.
Libur lebaran telah usai, tapi masalah baru yang mesti dihadapi pemerintah pasca Ramadan justru mulai muncul, salah satunya adalah urbanisasi. Euforia gemerlapnya kota meracuni penduduk desa untuk bisa menikmatinya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
