Connect With Us

Warga Miskin Malas Urus KTP-el, Kuota Jamkesda Bisa Mubazir

Maya Sahurina | Kamis, 7 Februari 2019 | 20:50

Ilustrasi KTP Elektronik. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi Banten kembali menambah kuota bantuan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) provinsi sebanyak 80.000 penduduk untuk Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Data Dinas Sosial Yanti Nurhayati, Kamis (7/2/2019). 

“Alhamdulilah Pemkab mendapat tambahan kuota 80.000 penduduk untuk mendapatkan jaminan kesehatan daerah dari Pemprov,” katanya.

Yanti menerangkan, sebelumnya, Pemkab Tangerang mendapat bantuan Jamkesda diawal 2017 sebanyak 700, kemudian ditahun yang sama ditambah lagi sebanyak 30.000 dan tahun ini mendapat tambahan 80.000 penduduk.

 “Totalnya 117.000. Bantuan Jamkesda itu untuk penduduk Banten yang mau masuk ke kategori tiga yakni, penduduk miskin dan tidak mampu. Dan syaratnya si penerima harus memiliki KTP-elektrik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang aktif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” terangnya.

Lebih lanjut, Yanti menjelaskan, tambahan kuota bantuan Jamkesda Pemprov kepada Kabupaten Tangerang itu disampaikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (6/2). 

Namun, tambahan kuota penerima Jamkesda itu akan terhambat karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan NIK-nya sudah tidak aktif. Ada ratusan penduduk yang belum memiliki KTP-el dan NIK, karena banyak dari mereka tidak mau repot mengurus pembuatan KTP-el. 

“Padahal peluang ini harus dimanfaatkan, karena jaminan kesehatan masyarakat akan dibiayai oleh Pemprov. Tapi saya tegaskan, Dinsos tidak berfokus pada itu, kami fokus menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Semua sudah ada bagiannya dan kami bersinergi dengan instansi yang terlibat,” bebernya.

Tentang KTP-el, Disdukcapil Kabupaten Tangerang sebetulnya sudah gencar sosialisasi untuk meningkatkan pentingnya KTP-el dan data kependudukkan lainnya.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan. Selain pelayanan di Pemkab, kami juga membuka pelayanan rekam KTP-el di enam kecamatan tersebar di Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Bidang Layanan Inovasi dan Data pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang Suci Suciati.(RMI/HRU)

PROPERTI
Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:06

Calon pembeli rumah kini bisa melihat langsung hunian Allurea Type E di Asthara Skyfront City.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Bongkar Bangli di Sepanjang Saluran Irigasi Sipon

Pemkot Tangerang Bongkar Bangli di Sepanjang Saluran Irigasi Sipon

Kamis, 15 Oktober 2026 | 18:07

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menertibkan sejumlah bangunan liar di sepanjang Saluran Irigasi Sipon, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kamis 15 Oktober 2026.

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill