Connect With Us

Warga Miskin Malas Urus KTP-el, Kuota Jamkesda Bisa Mubazir

Maya Sahurina | Kamis, 7 Februari 2019 | 20:50

Ilustrasi KTP Elektronik. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi Banten kembali menambah kuota bantuan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) provinsi sebanyak 80.000 penduduk untuk Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Data Dinas Sosial Yanti Nurhayati, Kamis (7/2/2019). 

“Alhamdulilah Pemkab mendapat tambahan kuota 80.000 penduduk untuk mendapatkan jaminan kesehatan daerah dari Pemprov,” katanya.

Yanti menerangkan, sebelumnya, Pemkab Tangerang mendapat bantuan Jamkesda diawal 2017 sebanyak 700, kemudian ditahun yang sama ditambah lagi sebanyak 30.000 dan tahun ini mendapat tambahan 80.000 penduduk.

 “Totalnya 117.000. Bantuan Jamkesda itu untuk penduduk Banten yang mau masuk ke kategori tiga yakni, penduduk miskin dan tidak mampu. Dan syaratnya si penerima harus memiliki KTP-elektrik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang aktif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” terangnya.

Lebih lanjut, Yanti menjelaskan, tambahan kuota bantuan Jamkesda Pemprov kepada Kabupaten Tangerang itu disampaikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (6/2). 

Namun, tambahan kuota penerima Jamkesda itu akan terhambat karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan NIK-nya sudah tidak aktif. Ada ratusan penduduk yang belum memiliki KTP-el dan NIK, karena banyak dari mereka tidak mau repot mengurus pembuatan KTP-el. 

“Padahal peluang ini harus dimanfaatkan, karena jaminan kesehatan masyarakat akan dibiayai oleh Pemprov. Tapi saya tegaskan, Dinsos tidak berfokus pada itu, kami fokus menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Semua sudah ada bagiannya dan kami bersinergi dengan instansi yang terlibat,” bebernya.

Tentang KTP-el, Disdukcapil Kabupaten Tangerang sebetulnya sudah gencar sosialisasi untuk meningkatkan pentingnya KTP-el dan data kependudukkan lainnya.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan. Selain pelayanan di Pemkab, kami juga membuka pelayanan rekam KTP-el di enam kecamatan tersebar di Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Bidang Layanan Inovasi dan Data pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang Suci Suciati.(RMI/HRU)

OPINI
Kritik Perempuan Bukan Ancaman, Tapi Cermin Negara

Kritik Perempuan Bukan Ancaman, Tapi Cermin Negara

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:42

Setiap kali perempuan bersuara mengkritik pemerintah, negara selalu mengatakan hal yang sama: kritik itu sah, demokrasi dijamin. Tapi kenyataan di lapangan sering berkata sebaliknya.

TANGSEL
Bermasalah Soal Perizinan, Pemkab Bogor Hentikan Olah Sampah dari Tangsel di Cileungsi

Bermasalah Soal Perizinan, Pemkab Bogor Hentikan Olah Sampah dari Tangsel di Cileungsi

Rabu, 14 Januari 2026 | 09:43

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghentikan sementara aktivitas pengolahan sampah domestik yang dikirim dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

HIBURAN
Penggagas Soundtrack KKN di Desa Penari Ciptakan Lagu Tepis Stereotip Horor Gunung Kawi

Penggagas Soundtrack KKN di Desa Penari Ciptakan Lagu Tepis Stereotip Horor Gunung Kawi

Jumat, 9 Januari 2026 | 13:50

Musisi asal Gunung Kawi, Matoha Mino, merilis lagu berjudul Gunung Kawi sebagai bentuk respons terhadap persepsi yang menurutnya keliru dan telah lama berkembang di masyarakat terkait stigma tentang Gunung Kawi

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill