Connect With Us

Tidak Berizin, Baliho Jokowi-Ma'ruf di Cikupa Dicopot

Maya Sahurina | Jumat, 22 Februari 2019 | 14:00

Terlihat Baliho besar bergambar Paslon Presiden 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang terpasang di Jalan Raya Serang, Km 22, Kawidaran, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dicopot Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Jumat (22/2/2019). (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Baliho besar bergambar Paslon Presiden 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang terpasang di Jalan Raya Serang, Km 22, Kawidaran, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dicopot Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Jumat (22/2/2019).

Dalam baliho berukuran sekitar 5x10 meter yang terpasang disebuah billboard itu, terpampang juga gambar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Dikonfirmasi TangerangNews, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan mengatakan, sebelum mencopot baliho itu, pihaknya telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.

"Kami sudah komunikasi untuk menanyakan apakah baliho ini resmi atau memiliki izin atau tidak, ternyata informasi yang kami terima tidak berizin," ungkap Andi di lokasi.

Selain berkoordinasi dengan dua institusi yang berwenang memberikan izin pemasangan media publikasi serta menarik retribusinya, Andi juga mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang serta Tim Pemenangan Daerah (TPD) Paslon nomor urut 01 di Kabupaten Tangerang.

"Tadi sudah komunikasi dengan pak Zaki, beliau mempersilahkan untuk ditertibkan jika tidak berizin. Juga dengan TPD Paslon 01," jelasnya.

Dibeberkan juga oleh Andi, bahwa untuk pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, ada ketentuan yang harus dipatuhi peserta pemilu.

Andi menyebutkan bahwa tiap peserta pemilu yaitu Parpol, Paslon Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD, masing-masing hanya mendapatkan jatah pemasangan baliho sebanyak dua titik.

"Itu pun harus berizin, jika memasang di billboard serta memberitahukannya kepada kami," tukasnya.

Dikonfirmasi TangerangNews, Ketua TPD Paslon Presiden nomor urut 1 Kabupaten Tangerang Kholid Ismail membenarkan telah mengetahui terkait dicopotnya baliho itu.

"Tadi pagi Bawaslu berkomunikasi terkait rencana pencopotan Baliho," katanya.

Kholid menambahkan tidak mempersoalkan selama itu sesuai aturan yang berlaku. "Izin pemasangannya sedang kami urus ke Pemkab. Jika sudah keluar izinnya, kami pasang kembali," tukasnya.(RAZ/RGI)

SPORT
Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Jumat, 20 November 2026 | 21:14

Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 memberikan penjelasan terkait polemik prosesi penyerahan medali tanpa podium pad asalah satu cabang olahraga (cabor) yang ramai disorot di media sosial.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

HIBURAN
JHL Solitaire Gading Serpong Hadirkan Perayaan Natal dan Tahun Baru, Hadiah Utamanya Disney Cruise

JHL Solitaire Gading Serpong Hadirkan Perayaan Natal dan Tahun Baru, Hadiah Utamanya Disney Cruise

Jumat, 20 November 2026 | 08:29

JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 bertajuk “The Wonder Maker & The Dream Factory”.

TANGSEL
Terkena Dampak Efisiensi Anggaran, Porprov VII Banten di Tangsel Dinilai Relatif Terkendali

Terkena Dampak Efisiensi Anggaran, Porprov VII Banten di Tangsel Dinilai Relatif Terkendali

Minggu, 22 November 2026 | 10:21

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di berbagai daerah sepanjang 2026 menghadapi tantangan teknis dan nonteknis akibat penyesuaian serta efisiensi anggaran pemerintah daerah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill